Politik Etis : Pengertian, Latar Belakang, Isi, Tujuan Dan Dampaknya
Politik Etis : Pengertian, Latar Belakang, Isi, Tujuan dan Dampaknya - Politik etis atau disebut juga dengan nama Politik Balas Budi merupakan sebuah pedoman yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda bertanggung jawab atas kesejahteraan bumiputera (putera bumi/pribumi). Kebijakan politik etis pada awalnya merupakan pedoman atau gagasan dari tokoh berjulukan Mr.C.Th. Van Deventer, pemikirannya dikenal dengan "Teori van Deventer".
Beberapa dari kalian mungkin belum mengetahui apa itu pengertian politik etis, apa yang menjadi penyebab atau latar belakang kebijakan politik etis, poin-poin penting isi politik etis, tujuan adanya politik etis dan dampaknya bagi kehidupan bumiputra pada masa itu. Oleh alasannya itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas secara lengkap dan rinci pada pembahasan kali ini.
Pengertian Politik Etis
Apa itu politik etis? Secara singkat, pengertian politik etis atau politik balas kecerdikan yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda atas segala tindakan yang merugikan pribumi, dan hanya menguntungkan pemerintah Belanda. Kebijakan atau tindakan yang dimaksud yaitu jawaban terjadinya Sistem Tanam Paksa (Cultuurestelsel) yang dimulai pada tahun 1830.
Baca Juga :
Kebijakan sistem tanam paksa lalu berakhir pada tahun 1870 sehabis dikeluarkannya UU Agraria dan UU Gula. Berakhirnya kebijakan ini disebabkan lantaran banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam hal pelaksanaan. Pelanggaran yang dimaksud yaitu tidak mengikuti hukum dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal inilah yang lalu mengakibatkan petani rugi, dan banyak tokoh-tokoh yang menentang kebijakan tanam paksa.
Artikel Terkait :
Latar Belakang Politik Etis
Latar belakang politik etis disebabkan lantaran muncul kritik-kritik tajam pada era ke 19 jawaban praktek liberalisme yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Berbagai kritik muncul dari tokoh-tokoh yang berasal dari Belanda, misalnya seperti Baron Van Hovel, Eduard Dous Dekker, Van Deventer, dan Frnas Van De Pute. Ada tokoh yang beropini bahwa kekayaan dan kejayaan Belanda tidak lepas dari tindakan kolonialisme di wilayah Nusantara (Indonesia), maka sepantasnya pemerintah Belanda mengembalikan kekayaan tersebut.
Seperti yang kita ketahui, kedudukan Belanda di Nusantara bermula ketika kedatangan armada di bawah pimpinan Cornelis de Houtman di Banten pada tahun 1596. Pada perkembangan selanjutnya banyak pedagang-pedagang Belanda yang berdatangan. Kemudian pemerintah Belanda membentuk kongsi/persekutuan dagang berjulukan VOC (Vereeningde Oost-indische Compagnie).
Baca : Tujuan Dibentuknya VOC
Dengan hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda, VOC lalu berusaha memonopoli seluruh perdagangan di wilayah Nusantara. Hal ini tentu saja mengakibatkan perlawanan-perlawanan rakyat di banyak sekali kawasan melawan VOC. Kongsi dagang Belanda ini lalu dibubarkan sehabis banyaknya pegawai-pegawai VOC melaksanakan praktek curang, ibarat korupsi.
Penjajahan Belanda lalu dilanjutkan dengan dikeluarkannya sistem tanam paksa. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch. Peraturan sistem tanam paksa yaitu mewajibkan setiap desa untuk menanam flora wajib sebesar 20% dari total flora yang ditanam. Tanaman wajib yang dimaksud mencakup tebu, kopi, tarum dan komoditas ekspor lainnya. Kebijakan inilah yang lalu menjadi latar belakang politik etis atau politik balas budi.
Baca : Hak-Hak spesial VOC
Baca : Hak-Hak spesial VOC
Isi Politik Etis
Seperti yang sudah disinggung diatas, isi kebijakan politik etis merupakan gagasan atau buah pedoman dari tokoh berjulukan Van Deventer. Pemikirannya ia sampaikan dalam karangan berjudul Eeu Ereschuld (Hutang Budi), yang lalu diterbitkan di majalah De Gids. Adapun isi politik etis mencakup 3 gagasan, yaitu irigasi, emigrasi dan edukasi. Berikut ini penjelasannya.
1. Irigasi atau Pengairan
Pemerintah Belanda akan membangun dan memperbaiki pengairan (irigasi) dan bendungan untuk keperluan pertanian. Kebijakan pertama ini lalu diselewengkan oleh Belanda dengan membangun irigasi untuk kepentingan kebun-kebun Belanda, bukan lahan pertanian masyarakat pribumi.
2. Imigrasi
Mengajak penduduk untuk berteransmigrasi. Kebijakan kedua dari isi politik etis ini juga disalahgunakan. Belanda melaksanakan emigrasi dengan memindahkan penduduk ke kawasan perkebunan Belanda dengan tujuan untuk dijadikan pekerja rodi.
3. Edukasi atau Pendidikan
Dengan adanya politik etis atau politik balas budi, semenjak tahun 1900 berdiri sekolah-sekolah, baik untuk para priyayi maupun rakyat biasa. Pendidikan merata hampir di daerah-daerah. Namun disisi lain, Belanda memanfaatkan golongan terpelajar untuk dipergunakan sebagai pegawai. Sisi positifnya, banyak bermunculan golongan terpelajar atau cendikiawan yang nantinya menjadi aktivis pergerakan nasional Indonesia.
Baca Juga :
Tujuan Politik Etis
Tujuan politik etis ada dua versi yakni berdasarkan pandangan pemerintah Belanda dan pihak Indonesia. Secara resmi, tujuan kebijakan politik etis yaitu untuk membalas jasa atas kebijakan tanam paksa yang telah dilakukan pemerintah Hindia Belanda yang lalu berhasil membuat Belanda keluar dari krisis moneter pada dikala itu.
Kemudian dilihat dari sisi yang lain, tujuan politik etis yaitu untuk membuat kaum terpelajar/terdidik semoga sanggup dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda, misalnya sebagai pegawai Belanda untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif rendahan di Hindia Belanda. Namun disisi lain, adanya politik etis lalu memunculkan tokoh-tokoh penting yang dimasa-masa berikutnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Dampak Politik Etis
1. Bidang Infrastruktur
Dampak politik etis yang sangat dirasakan oleh masyarakat pada dikala itu yaitu dibidang infrastruktur. Contohnya ibarat pembangunan bendungan, irigasi yang pada perkembangan selanjutnya sehabis Indonesia merdeka sanggup dimanfaatkan untuk pengairan pertanian.
Selain bendungan dan irigasi, infrastruktur transportasi berupa rel kereta api juga bermanfaat untuk memperlancar perpindahan insan dan barang-barang. Infrastruktur di bidang pendidikan juga banyak dibangun. Contohnya ibarat SD (Hollandsch Indlandsche School), setingkat Sekolah Menengah Pertama (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs), setingkat SMU (Algemeene Middlebare School) dan sekolah guru (Kweek School).
2. Munculnya Kaum Terpelajar
Adanya kemudahan sekolah, banyak pribumi dari kalangan priyayi dan rakyat biasa yang lalu memperoleh pendidikan. Hal ini lalu memunculkan tokoh-tokoh terpelajar atau cendikiawan. Namun perlu digaris bawahi, makin banyaknya kaum terpelajar bukan semata-mata lantaran adanya politik etis. Sebab pada tamat era ke 19 sudah juga dibuka sekolah-sekolah yang menghasilkan tokoh-tokoh pergerakan.
Contohnya Wahidin Sudirohusodo, Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis, dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut merupakan p0juang atas jasanya mendirikan sekolah-sekolah perempuan pada dikala itu.
Artikel Terkait, Baca Juga :
Demikian rangkuman bahan mengenai Politik Etis : Pengertian, Latar Belakang, Isi, Tujuan dan Dampaknya, semoga bermanfaat bagi pembaca semua. Sumber rujukan : Drs. G. Moedjanto, M.A. 1988. Indonesia Abad ke 20 Jilid 1, Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggarjati. Yogyakarta : Kanisius.
0 Response to "Politik Etis : Pengertian, Latar Belakang, Isi, Tujuan Dan Dampaknya"
Posting Komentar