✔ Pemetaan Permasalahan Pendidikan Dan Solusinya

Oleh Soedibyo *

Magister-pendidikan. Permasalahan kepegawaian telah terjadi diberbagai daerah meliputi kekurangan tenaga, belum jelasnya status kepegawaian, tingkatan dan besarnya serta keteraturan penerimaan honor mereka. Diantara bidang permasalahan yang cukup rumit ialah sektor pendidikan, yakni tenaga guru, lantaran sifat dari sektor pembangunan ini.

Sektor pendidikan merupakan target pembangunan yang penting, mengingat: Pertama, merupakan perkara yang secara khusus disebut oleh Pembukaan UUD, yaitu kewajiban negara untuk mencerdaskan bangsa. Kedua, tenaga terdidik ialah kunci keberhasilan dikuasainya sesuatu profesionalisme yang diharapkan oleh setiap warga negara mewujudkan kesejahteraan hidupnya.

Ketiga, sektor pendidikan ditangani oleh sebuah Kementerian yang mengelola anggaran yang sangat besar dalam struktur APBN, sehingga secara analisis sudah dari awal disadari rumitnya perkara pendidikan. Keempat, di dalam Kabinet terdapat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang membidangi juga sektor pendidikan, oleh lantaran kesulitan Kementerian Pendidikan yang bersifat interdep sanggup ditangani oleh Menko Kesra.

Berdasarkan uraian di atas, masalah-masalah pendidikan yang menyangkut beberapa kepentingan dan perkara di derah, apabila tidak sanggup dipecahkan persoalannya di tingkat daerah, terperinci harus hingga ke tingkat Kementerian dan apabilapun diharapkan koordinasi dengan bidang-bidang lain, maka perkara semacam ini ialah kiprah dan tanggung jawab Menko Kesra untuk menanganinya, lantaran harus disadari perkara bernegara hakikatnya ialah mengurus kepentingan warga negara. Sangat mungkin lantaran banyaknya masalah-masalah strategis yang harus diputuskan oleh Pemerintah mengakibatkan tingkat Menteri apalagi Menko tidak menjangkau persoalan-persoalan kelas teri yang terjadi di daerah. 

Persoalan Kurikulum 2013

Kementerian Pendidikan ialah Kementerian yang paling populer dengan kebiasaan setiap kali berganti Menteri, maka berganti pula kurikulum pelajaran bagi anak didik, khususnya tingkat Sekolah Menengan Atas ke bawah. Namun demikian semenjak jaman Orde Lama dan Orde Baru, intinya Kementerian Pendidkan yang juga beberapa kali berubah sebutan itu, sangat berhati-hati dalam hal kurikulum.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada umumnya lebih mengarah pada kebakatan murid atau siswa tidak menghapus atau menambah mata pelajaran. Di tingkat Sekolah Menengah Atas ke bawah. Pandangan atau analisa yang terpercaya mengenai seluk beluk kurikulum gres haruslah dilakukan oleh mereka yang menguasai dan memang berkecimpung di bidang pendidikan.

Oleh alasannya itu untuk menanggapi aneka macam keluhan yang terjadi terhadap kurikulum gres 2013 haruslah pandangan, kesimpulan dan saran diberikan oleh Lembaga kajian yang kredibel (menguasai materi) dan terpercaya (tidak mempunyai subyektifitas dengan perkara pendidikan). Salah satu yang sudah esensial dalam perkara ini ialah Kementerian Pendidikan harus sudah sadar dan bersedia mendapatkan kenyataan apilkasi kurikulum gres bagi Lembaga Pendidikan Menengah Keatas kebawah, ada feed back yang serius, artinya secara prinsipiil perlu ditinjau kembali, lantaran ada masalah.

Hal inilah yang nampaknya perlu segera hingga kepada Kementerian Pendidikan sehingga ada balasan yang proporsional, yaitu perlu dibuat Lembaga Penelitian yang secara khusus meneliti aplikasi dari Kurikulum 2013. Meskipun gagasan menyempurnakan Lembaga Pendidikan di Indonesia sudah muncul semenjak Pemerintahan Orde Baru, dikala tantangan bakal berlakunya perdagangan bebas di tempat Asia Tenggara dan Pasifik sehabis tahun 2000 merupakan kenyataan yang tidak sanggup dihindari, namun belum tentu konsep Kurikulum 2013 yang remaja ini diberlakukan ialah pilihan yang benar.

Perubahan kurikulum harus terperinci GBHN-nya, tetapi kita tahu semenjak reformasi bahkan GBHN tersebut tidak ada. Oleh alasannya itu memutusakan perubahan kurikulum dengan begitu saja memberlakukan Kurikulum 2013, secara konstitusional tidak benar dan secara teknis tidak cermat.

Dengan urutan berfikir ini kesimpulannya, Kementerian Pendidikan harus tidak main-main dan sekedar berdalih sudah dibahas oleh para hebat dan sudah dicetak sekian juta buku untuk siap dibagi atau sekedar sebuah peluang terjadinya perkara korupsi gres dengan Proyek Pencetakan Buku Kurikulum Baru.

Oleh alasannya itu salah satu langkah yang sanggup diambil ialah menyatakan bahwa pemberlakuan Kurikulum 2013 remaja ini masih merupakan bab dari penelitian untuk menghasilkan kurikulum gres yang paripurna, sesuai dengan perkembangan dinamika umat insan remaja ini kedepan.

Lebih mutlak urgensinya dari bidang lain ialah perlunya ditetapkan GBHN Bidang Pendidikan dan Pembentukan Lembaga Peneliti untuk meneliti kembali konsep Kurikulum 2013.

-----

*) Penulis ialah Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purn) dan mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN)

Sumber http://magister-pendidikan.blogspot.com

Share this post