Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Sistem pemerintahan Negara Indonesia - Sistem pemerintahan ialah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh dari komponen-komponen pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara menurut pada filsafat dan Undang-Undang Dasar yang dimiliki negara tersebut. Begitu juga negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan menurut filsafat dan undang-undang yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Daftar Isi Artikel

• 1 Negara Indonesia ialah negara yang menurut hukum
• 2 Sistem Konstitusional
• 3 Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat
• 4 Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di samping MPR dan DPR
• 5 Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
• 6 Menteri Negara ialah pembantu Presiden
• 7 Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Berdasarkan Undang-Undang 1945, sistem pemerintahan Negara Indonesia dibagi menjadi tujuh pokok yang secara sistematis merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dikenal dengan Kunci Pokok sistem pemerintahan negara.

Kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia

Adapun tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia tersebut ialah sebagai berikut :

Negara Indonesia ialah negara yang menurut hukum

Negara Indonesia ialah negara yang menurut atas hukum. Hal itu dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa : Negara Indonesia ialah negara hukum. Artinya : semua anggota pemerintah dan forum negara dalam melaksanakan suatu tindakan harus menurut aturan dan sanggup dipertanggungjawabkan kepada hukum.

Sebagai negara hukum, tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 berikut :

• Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
• Mencerdaskan kehidupan bangsa.
• Memajukan kesejahteraan umum.
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang menurut kemerdekaan, perdamaian awet dan keadilan sosial.

Berdasarkan ketegasan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dijelaskan bahwa negara aturan yang dimaksudkan ialah dalam arti formal dan material. Negara aturan dalam arti formal ialah melindungi seluruh warga dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sedangkan negara aturan dalam arti material ialah negara harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warganya.

Sistem Konstitusional

Selain menurut atas hukum, negara Indonesia juga menurut pada kekuasaan yang tidak tak terbatas. Dalam sistem ini dijelaskan bahwa dalam mengendalikan pemerintahan, pemerintah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan aturan yang berupa produk dari konstitusi.

Produk-produk konstitusi di Indonesia antara lain ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya.

Dengan adanya sistem negara aturan dan sistem konstitusional, maka kekerabatan kiprah dan aturan antar forum negara akan tercipta dengan baik, sehingga penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan negara sanggup berjalan dengan lancar.

Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat

Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan oleh MPR. Sebelum dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Tugas MPR dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen ialah memutuskan Undang-Undang Dasar dan memutuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dan mengangkat presiden dan wakil presiden serta MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Setelah undang-undang dasar diamandemen, tugas-tugas MPR antara lain melaksanakan perubahan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden.

Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di samping MPR dan DPR

Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan bertanggung jawab dalam menjalankan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002, bahwa presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Oleh alasannya itu presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi selain MPR. Jadi, menurut undang-undang hasil amandemen, presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, tetapi eksklusif bertanggung jawab terhadap rakyat.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, alasannya kedudukan presiden sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk membentuk Undang-Undang dan memutuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Oleh alasannya itu, presiden harus bekerja sama dengan DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat menawarkan bahwa kedudukan presiden tidak tergantung dari DPR.

Menteri Negara ialah pembantu Presiden

Salah satu hak presiden ialah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara dalam kabinet. Menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan menteri tidak bergantung pada DPR, tetapi bergantung kepada presiden.

Menteri negara merupakan pembantu presiden. Menteri negara bukan pegawai tinggi biasa, tetapi menteri menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidangnya masing-masing dengan petunjuk dan persetujuan presiden. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Dari pengertian di atas sanggup diketahui bahwa sistem Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem kabinet presidentil.

Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tahun 2002 pada pasal 6A ayat 1 bahwa : Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara eksklusif oleh rakyat. Dalam hal ini diketahui bahwa dalam sistem kelembagaan negara, presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR, dan kedudukan presiden sejajar dengan MPR dan DPR, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada DPR.

Meskipun demikian, presiden bukan diktator, dalam arti presiden bertindak tidak tak terbatas. Jika presiden melanggar undang-undang, maka MPR dapat memberhentikannya. Dalam sistem kekuasaan tidak tak - terbatas, presiden menawarkan peranannya dan fungsi dewan perwakilan rakyat dan kabinet. Kebijakan atau tindakan presiden dibatasi oleh adanya pengawasan yang efektif oleh DPR, supaya tidak terjadinya sistem pemerintahan yang absolutisme.

Baca juga : Kehidupan demokrasi negara Indonesia

Demikian Sistem pemerintahan Negara Indonesia, semoga menjadi catatan sejarah negara Indonesia.

Sumber http://sejarahnasionaldandunia.blogspot.com

Share this post