Problem Ketersediaan Perumahan Di Kota Besar
Salah satu permasalahan yang terjadi di kota besar-kota besar dunia yaitu ketersediaan perumahan (housing supply). Persoalan ini menjadi penting, alasannya yaitu selain berfungsi sebagai sarana derma dan kenyamanan, rumah juga merupakan pendorong terciptanya banyak sekali acara perekonomian.
the Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam goresan pena ini kita akan melihat beberapa dimensi problem terkait dengan ketersediaan perumahan.
Tidak sedikit kota besar di penjuru bumi mengalami problem ketersediaan perumahan, baik lantaran keterbatasan lahan, keterbatasan kemampuan finansial pemerintah, serta daya beli masyarakat yang tergolong rendah. Persoalan perumahan ini muncul seiring dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk kota, baik yang merupakan masyarakat lokal maupun warga pendatang.
Untuk beberapa wilayah menyerupai Singapura dan Hong Kong, warta wacana perumahan bisa jadi tidak menjadi problem penting, mengingat jumlah populasi penduduk yang tinggal di area tersebut tidak terlalu padat. Disamping itu, wilayah-wilayah yang dimaksud juga mempunyai infrastruktur modern dan didukung oleh tingginya pendapatan per kapita.
Sementara di negara maju menyerupai Jepang, problem perumahan sampai sekarang masih menjadi problem krusial. Sebuah studi menyebutkan bahwa tanggapan keterbatasan lahan yang tersedia, harga lahan kosong yang tersedia di kota besar menyerupai Tokyo dan Osaka menjadi sangat tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar warga kota tersebut (Noguchi, Yukio, Land Prices and House Prices in Japan, National Bureau of Economic Research, January 1994).
Sedangkan di negara-negara berkembang, terbatasnya persediaan perumahan membawa dampak negatif bagi pembangunan ekonomi perkotaan. Dampak negatif tersebut terutama yaitu munculnya tempat kumuh (slum area) yang tersebar dibeberapa titik di wilayah perkotaan.
Daerah kumuh ini biasanya merupakan bangunan-bangunan semi permanen dengan kerapatan yang tinggi antar bangunan, dan berada dalam lingkungan yang tidak layak, contohnya dalam satu rumah atau ruangan ditinggali oleh lebih dari tiga orang, susukan terhadap air higienis yang tidak tercukupi, minimnya susukan sanitasi, serta tidak adanya status aturan atas kepemilikan lahan dan bangunan.
Adanya banyak sekali problem tersebut mendorong pemerintah kota menerapkan banyak sekali kebijakan untuk menanganinya. Berikut rangkuman banyak sekali upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ketersediaan perumahan.
Salah satu alternatif solusi bagi problem perumahan di kota besar yaitu dengan membangun kompleks perumahan di kota-kota kecil (kota satelit) disekitar wilayah kota utama, sehingga konsentrasi masyarakat bisa tersebar dibanyak area sambil tetap menjaga interkoneksi antar wilayah.
Namun demikian terdapat hambatan yang tidak kalah besar, yakni munculnya ego sektoral antar wilayah, apalagi jikalau secara administratif setiap wilayah mempunyai administrasi pemerintahan dan kebijakan yang berbeda.
Alternatif berikutnya yang diterapkan beberapa kota besar dunia yaitu dengan mengadopsi bangunan vertikal menyerupai apartemen. Kelebihan dari bangunan apartemen yaitu kemampuannya menampung lebih banyak individu dalam lahan yang terbatas, sedangkan kekurangannya antara lain ruang gerak yang terbatas bagi mereka yang tinggal di apartemen jikalau dibandingkan dengan rumah diatas tanah (landed house).
Selain itu tidak semua masyarakat bisa membeli unit apartemen, mengingat kemampuan finansial setiap individu yang bervariasi.
Metode selanjutnya yang diterapkan pemerintah kota yaitu dengan memberlakukan aturan ketat terhadap pendatang baru, dengan alasan untuk menghindari peningkatan jumlah populasi penduduk kota tersebut. Kebijakan ini selain menimbullkan masalah diskriminasi, juga dinilai tidak efektif dalam menuntaskan persoalan.
Upaya lain yaitu dengan mendorong pihak swasta untuk menyediakan rumah bagi kaum miskin dengan subsidi-subsidi tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Namun dalam realita, tak jarang pihak swasta (pengembang) menemukan celah aturan untuk menguntungkan dirinya sendiri, sehingga peruntukan rumah untuk warga miskin menjadi tidak sempurna sasaran (United Nations Human Settlements Programme and United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Housing the poor in Asian Cities, 2008).
Cara lain yang ditawarkan yaitu dengan membangun rumah susun sewa bagi penduduk miskin kota, dengan membebankan biaya sewa yang terjangkau serta menyediakan subsidi untuk kebutuhan hidup menyerupai layanan kesehatan, pendidikan, air dan listrik, dan sebagainya. Upaya ini diyakini bisa memperlihatkan dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas kehidupan warga kota, terutama yang masuk dalam kategori miskin.
Lebih lanjut, problem perumahan bukan hanya terletak pada ketersediaan perumahan itu sendiri, namun juga permasalahan lain yang melekat, antara lain hambatan pada infrastruktur terkait, menyerupai sarana transportasi, kesehatan, dan pendidikan; hambatan lingkungan hidup dan sosial tanggapan meningkatnya jumlah populasi penduduk kota; hambatan keuangan pemerintah kota, terutama dalam pembangunan fisik serta penyediaan subsidi dan fasilitas; serta perubahan pada administrasi pemerintahan dan kebijakan yang diambil.
Sebagai penutup, banyak sekali problem dan upaya-upaya yang disebutkan diatas menggambarkan kompleksitas permasalahan ketersediaan perumahan di kota besar-kota besar dunia. **
ARTIKEL TERKAIT :
Mengenal Konsep Cashless Society
Tinjauan wacana Modal Sosial (Social Capital) serta Kaitannya dengan Ekonomi dan Pembangunan
Konsep dan Masalah Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan Wilayah Perkotaan (Urban Development) Sumber http://www.ajarekonomi.com
Dalam goresan pena ini kita akan melihat beberapa dimensi problem terkait dengan ketersediaan perumahan.
Tidak sedikit kota besar di penjuru bumi mengalami problem ketersediaan perumahan, baik lantaran keterbatasan lahan, keterbatasan kemampuan finansial pemerintah, serta daya beli masyarakat yang tergolong rendah. Persoalan perumahan ini muncul seiring dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk kota, baik yang merupakan masyarakat lokal maupun warga pendatang.
Untuk beberapa wilayah menyerupai Singapura dan Hong Kong, warta wacana perumahan bisa jadi tidak menjadi problem penting, mengingat jumlah populasi penduduk yang tinggal di area tersebut tidak terlalu padat. Disamping itu, wilayah-wilayah yang dimaksud juga mempunyai infrastruktur modern dan didukung oleh tingginya pendapatan per kapita.
Sementara di negara maju menyerupai Jepang, problem perumahan sampai sekarang masih menjadi problem krusial. Sebuah studi menyebutkan bahwa tanggapan keterbatasan lahan yang tersedia, harga lahan kosong yang tersedia di kota besar menyerupai Tokyo dan Osaka menjadi sangat tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar warga kota tersebut (Noguchi, Yukio, Land Prices and House Prices in Japan, National Bureau of Economic Research, January 1994).
Sedangkan di negara-negara berkembang, terbatasnya persediaan perumahan membawa dampak negatif bagi pembangunan ekonomi perkotaan. Dampak negatif tersebut terutama yaitu munculnya tempat kumuh (slum area) yang tersebar dibeberapa titik di wilayah perkotaan.
Daerah kumuh ini biasanya merupakan bangunan-bangunan semi permanen dengan kerapatan yang tinggi antar bangunan, dan berada dalam lingkungan yang tidak layak, contohnya dalam satu rumah atau ruangan ditinggali oleh lebih dari tiga orang, susukan terhadap air higienis yang tidak tercukupi, minimnya susukan sanitasi, serta tidak adanya status aturan atas kepemilikan lahan dan bangunan.
Adanya banyak sekali problem tersebut mendorong pemerintah kota menerapkan banyak sekali kebijakan untuk menanganinya. Berikut rangkuman banyak sekali upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ketersediaan perumahan.
Salah satu alternatif solusi bagi problem perumahan di kota besar yaitu dengan membangun kompleks perumahan di kota-kota kecil (kota satelit) disekitar wilayah kota utama, sehingga konsentrasi masyarakat bisa tersebar dibanyak area sambil tetap menjaga interkoneksi antar wilayah.
Namun demikian terdapat hambatan yang tidak kalah besar, yakni munculnya ego sektoral antar wilayah, apalagi jikalau secara administratif setiap wilayah mempunyai administrasi pemerintahan dan kebijakan yang berbeda.
Alternatif berikutnya yang diterapkan beberapa kota besar dunia yaitu dengan mengadopsi bangunan vertikal menyerupai apartemen. Kelebihan dari bangunan apartemen yaitu kemampuannya menampung lebih banyak individu dalam lahan yang terbatas, sedangkan kekurangannya antara lain ruang gerak yang terbatas bagi mereka yang tinggal di apartemen jikalau dibandingkan dengan rumah diatas tanah (landed house).
Selain itu tidak semua masyarakat bisa membeli unit apartemen, mengingat kemampuan finansial setiap individu yang bervariasi.
Metode selanjutnya yang diterapkan pemerintah kota yaitu dengan memberlakukan aturan ketat terhadap pendatang baru, dengan alasan untuk menghindari peningkatan jumlah populasi penduduk kota tersebut. Kebijakan ini selain menimbullkan masalah diskriminasi, juga dinilai tidak efektif dalam menuntaskan persoalan.
Upaya lain yaitu dengan mendorong pihak swasta untuk menyediakan rumah bagi kaum miskin dengan subsidi-subsidi tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Namun dalam realita, tak jarang pihak swasta (pengembang) menemukan celah aturan untuk menguntungkan dirinya sendiri, sehingga peruntukan rumah untuk warga miskin menjadi tidak sempurna sasaran (United Nations Human Settlements Programme and United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Housing the poor in Asian Cities, 2008).
Cara lain yang ditawarkan yaitu dengan membangun rumah susun sewa bagi penduduk miskin kota, dengan membebankan biaya sewa yang terjangkau serta menyediakan subsidi untuk kebutuhan hidup menyerupai layanan kesehatan, pendidikan, air dan listrik, dan sebagainya. Upaya ini diyakini bisa memperlihatkan dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas kehidupan warga kota, terutama yang masuk dalam kategori miskin.
Lebih lanjut, problem perumahan bukan hanya terletak pada ketersediaan perumahan itu sendiri, namun juga permasalahan lain yang melekat, antara lain hambatan pada infrastruktur terkait, menyerupai sarana transportasi, kesehatan, dan pendidikan; hambatan lingkungan hidup dan sosial tanggapan meningkatnya jumlah populasi penduduk kota; hambatan keuangan pemerintah kota, terutama dalam pembangunan fisik serta penyediaan subsidi dan fasilitas; serta perubahan pada administrasi pemerintahan dan kebijakan yang diambil.
Sebagai penutup, banyak sekali problem dan upaya-upaya yang disebutkan diatas menggambarkan kompleksitas permasalahan ketersediaan perumahan di kota besar-kota besar dunia. **
ARTIKEL TERKAIT :
Mengenal Konsep Cashless Society
Tinjauan wacana Modal Sosial (Social Capital) serta Kaitannya dengan Ekonomi dan Pembangunan
Konsep dan Masalah Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan Wilayah Perkotaan (Urban Development) Sumber http://www.ajarekonomi.com
0 Response to "Problem Ketersediaan Perumahan Di Kota Besar"
Posting Komentar