Kebijakan Fiskal: Pengertian, Fungsi, Macam-Macam Dan Contohnya

Kebijakan Fiskal – Pada kesempatan kali ini kita akan membahas wacana pengertian kebijakan fiskal, fungsi kebijakan fiskal, macam-macam kebijakan fiskal dan pola kebijakan fiskal. Seperti yang kita ketahui, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sering dipakai pemerintah dalam mengelola perekonomian negara.

Kedua kebijakan ini menyangkut duduk masalah pengelolaan permintaan dengan tujuan mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian yang mendekati tingkat kesempatan kerja penuh dan tingkat harga barang dan jasa pada tingkat ketika ini. Berikut ini pembahasan mengenai pengertian kebijakan fiskal, beserta fungsi, macam-macam dan contohnya.

Kebijakan Fiskal

Arti atau pengertian kebijakan fiskal ialah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan penerimaan negara atau pengeluaran negara dengan tujuan menghipnotis tinggi-rendahnya tingkat pendapatan nasional. Berikut ini pengertian kebijakan fiskal berdasarkan para ahli, fungsi kebijakan fiskal, macam-macam kebijakan fiskal dan contohnya.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Menurut J.M. Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat sanggup ditambah dan langkah ini menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Di bidang perpajakan langkah yang perlu dilaksanakan ialah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat dalam membeli barang atau jasa dan akan meningkatkan pengeluaran agregat.

Baca Juga : Kondisi Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan

Fungsi Kebijakan Fiskal

Pengeluaran agregat sanggup ditingkatkan lagi dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah terutama pos pembelian barang/jasa yang diharapkan atau untuk menambah investasi pemerintah. Dengan demikian, kebijakan fiskal berfungsi untuk mengendalikan perekonomian dan gotong royong dengan kebijakan moneter bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Macam-Macam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal sanggup dibagi menjadi dua, yakni kebijakan fiskal stabilistator otomatis dan kebijakan fiskal diskresioner.

A. Kebijakan Fiskal Stabilistator Otomatis

Di negara-negara yang maju kebijakan fiskalnya, sistem kebijakan fiskal mempunyai peralatan stablistator otomatis. Peralatan yang dimaksud ialah pajak dan pengeluaran yang dikategorikan dalam transfer payment.

1). Perubahan Penerimaan Pajak Otomatis

Penerimaan pajak terutama berasal dari pajak penghasilan perorangan dan pajak penghasilan perusahaan. Perubahan pajak mungkin merupakan obat yang paling sempurna untuk mengatasi perubahan ekonomi yang tidak diharapkan.

Baca : Kondisi Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru

Jika output menurun, penerimaan pajak secara otomatis akan menurun sehingga penerimaan dan pengeluaran perorangan atau turut berkurang. Pada masa inflasi, peningkatan penerimaan pajak akan menurunkan penerimaan perorangan, menekan pengeluaran konsumsi, mengurangi permintaan target, dan memperlambat kenaikan harga dan upah.

2). Tunjangan Pengangguran dan Pembayaran Transfer

Negara-negara maju mempunyai suatu sistem pembayaran tunjangan (transfer payment) yang jelas dan dirancang untuk melengkapi pendapatan dan mengurangi kesulitan ekonomi. Salah satu pola penting ialah tunjangan pengangguran.

Ketiga seseorang terkena PHK, ia akan mendapatkan tunjangan ini dan ketika ia mendapatkan pekerjaan kembali, tunjangan ini dihentikan. Tunjangan pengangguran ini berfungsi sebagai stabilistator di ketika pekerja kehilangan pekerjaannya sehingga kondisi perekonomian sanggup distabilisasi.

B. Kebijakan Fiskal Diskresioner

Kebijakan fiskal diskresioner ialah kebijakan fiskal yang dipakai pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi. Kebijakan ini diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaran atau penguatan pajak dengan tujuan untuk mengurangi gerak turun tingkat acara ekonomi dari waktu ke waktu.

Selain itu, untuk membuat tingkat acara ekonomi dengan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tidak menghadapi duduk masalah inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan. Alat yang sanggup dipakai oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal diskresioner ialah sebagai berikut :

1). Membuat Perubahan atas Pengeluaran Pemerintah

Arah dari perubahan pengeluaran pemerintah tergantung kepada duduk masalah yang dihadapi. Di ketika perekonomian berada pada tingkat tenaga kerja penuh, pengangguran yang terjadi cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan tingkat acara ekonomi.

Baca : Kondisi Politik dan Ekonomi Pasca Reformasi

Selai meningkatkan acara ekonomi, mengurangi pengangguran juga harus dilakukan. Yaitu dengan langkah-langkah yang akan menaikkan pengeluaran agregat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah sanggup menentukan beberapa alternatif, antara lain :

1. Menaikkan pengeluarannya, tapi tidak membuat perubahan apapun atas pajak yang dipungutnya.
2. Mempertahankan tingkat pengeluarannya, tetapi menurunkan pajak yang dipungut.
3. Menaikkan pengeluaran dan menurunkan pajak yang dipungut.
4. Pengeluaran pemerintah dan pajak dinaikkan dengan kenaikan yang sama besarnya biar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang.

Di ketika perekonomian mengalami inflasi, langkah yang harus dilakukan pemerintah ialah sebagai berikut.

1. Mengurangi pengeluaran sehingga tekanan inflasi bisa dikurangi.
2. Menaikkan pajak.
3. Mengurangi pengeluaran sekaligus kenaikan pajak yang dipungut.
4. Mengurangi pengeluaran dan pajak yang dipungut dengan jumlah yang sama besar.

2). Membuat Perubahan Sistem Pemungutan Pajak

Di ketika terjadi pengangguran yang cukup serius, maka langkah yang harus dilakukan pemerintah ialah mengurangi pajak pendapatan untuk orang pribadi. Pengurangan pajak ini akan menambah kemampuan masyarakat dalam membeli barang/jasa sehingga meningkatkan pengeluaran agregat dan seterusnya akan menyerap para pengangguran tersebut.

3). Mengadakan Pinjaman Pemerintah

Pinjaman pemerintah sanggup berupa santunan dana dari bank sentral, santunan masyarakat dalam negeri dan luar negeri. 

• Pinjaman pemerintah terhadap bank sentral biasanya diupayakan dengan penciptaan uang inti.
• Pinjaman dari masyarakat yaitu pemerintah meminjam dana masyarakat melalui bank sentral dengan menawarkan obligasi sebagai jaminan tanda berutang.

Contoh Kebijakan Fiskal

Langkah-langkah di bidang fiskal intinya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara dan melaksanakan banyak sekali penghematan yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran. Langkah-langkah tersebut antara lain ialah sebagai berikut.

1. Meningkatkan penerimaan pajak barang mewah, cukai tembakau.
2. Menghapuskan pengecualian PPN.
3. Meningkatkan proporsi tanah dan bangunan yang terkena pajak bagi perjuangan perkebunan dan kehutanan menjadi 40%.

Baca Juga :

1. Sumber-Sumber Penerimaan Negara dan Daerah
2. Macam-Macam Kebijakan Anggaran dan Contohnya
3. Pengertian, Fungsi dan Tujuan APBN dan APBD

Itulah rangkuman materi wacana Kebijakan Fiskal mencakup pengertian, fungsi, macam-macam dan contohnya. Semoga bermanfaat bagi pembaca semua, kurang lebih kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.

Sumber http://sumbersejarah1.blogspot.com

Share this post