Meneropong Denmark, Negara Kaya Yang Miskin Korupsi
Tulisan kali ini akan mengulas perihal kondisi sosial-ekonomi salah satu negara yang menjadi role model negara dengan kesejahteraan rakyat yang tergolong tinggi dan angka korupsi yang relatif rendah, yakni Denmark.
Swedia, Norwegia, dan Jerman; Denmark mempunyai area seluas 43,094 km2.
Seperti halnya Inggris, Denmark merupakan sebuah kerajaan (constitutional monarchy) yang dipimpin oleh seorang ratu, dengan pemerintahan dibawah kendali seorang perdana menteri.
Secara umum, Denmark membangun negara berdasarkan tiga pondasi utama, yakni demokrasi, tugas aktif masyarakat, serta hubungan sosial yang terpelihara dengan baik.
Menurut data the World Bank, Denmark termasuk dalam kategori negara berpenghasilan tinggi (high-income country), dengan angka GDP (Gross Domestic Product) sebesar US$ 342.4 miliar di 2014. Adapun total populasi penduduk Denmark pada 2014 sebanyak 5.64 juta jiwa. Sementara rata-rata usia keinginan hidup penduduk negara itu mencapai 81 tahun (www.worldbank.org).
Lebih lanjut, sektor pariwisata Denmark menyumbang pendapatan nasional tak kurang dari DKK 91.9 miliar (setara US$ 14.05 miliar, dengan perkiraan US$ 1 = DKK 6.54) pada 2014 dan membuat lebih dari 111,460 peluang kerja (www.visitdenmark.dk. Tourism in Denmark 2015).
Sementara dari indeks daya saing ekonomi global, Denmark menduduki peringkat tiga besar berdasarkan laporan WEF (World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 206-2017).
Yang juga tak kalah mentereng yaitu prestasi Denmark di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang menempatkannya di urutan pertama dari 168 negara dalam tindak pencegahan dan pemberantasan korupsi (Transparency International. Corruption Perceptions Index 2015).
Adapun alasan yang membuat Denmark menjadi tolok ukur keberhasilan negara dari sudut pandang sosial-ekonomi antara lain:
Sedangkan keunggulan Denmark dalam pelayanan publik diantaranya:
Selain itu, salah satu studi juga menempatkan Denmark di peringkat pertama terkait dengan upaya pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan, dan penguatan institusi sosial.
Studi mengungkap bahwa Denmark menjadi negara terbaik dalam hal kebijakan menyangkut lingkungan, yakni melalui pencapaian standar lingkungan yang sesuai dengan standar resmi Uni Eropa dan the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC).
Disamping itu, Denmark berada di 10 besar negara-negara anggota OECD (the Organisation for Economic Co-operation and Development) yang bisa mendayagunakan energi terbarukan (renewable energy), sehingga disebut sebagai negara ramah lingkungan (environmental-friendly nation). Denmark juga menjadi negara dengan konsumsi air yang relatif kecil jikalau dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya.
Prestasi lain yaitu keberhasilan Denmark menurunkan emisi karbon dioksida sampai 20% semenjak 1990’an. Bahkan berdasarkan laporan Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2013, Denmark merupakan negara yang paling ramah cuaca (the most climate-friendly). Pemerintah Denmark sendiri mencanangkan kampanye tanpa konsumsi sumber energi tak terbarukan (unrenewable energy), ibarat minyak bumi dan kerikil bara, pada 2050.
Dalam kaitan dengan demokrasi, kebebasan beropini dan kanal ke media merupakan salah satu kekuatan utama Denmark, dimana media massa berkembang pesat tanpa hambatan-hambatan dari peraturan yang ada (Laursen, F, Andersen, T, and Detlef Jahn. 2015 Denmark Report, the Sustainable Governance Indicators 2015 Project, 2015).
Sistem perekonomian modern Denmark dimulai semenjak awal periode ke-20, terutama ketika depresi ekonomi (great depression) melanda wilayah Amerika dan Eropa di era 1930'an. Kala itu pemerintah Denmark mengambil kebijakan dengan menanamkan modal ke pasar untuk menggerakkan perekonomian, sehingga sektor riil tetap tumbuh pada ketika krisis.
Pada periode 1960’an-1990’an terjadi pergeseran orientasi ekonomi, dari yang semula menitikberatkan pada pertanian tradisional berkembang ke industrialisasi dengan pembangunan teknologi sebagai pilar utamanya.
Sebelum krisis ekonomi 2008 terjadi, Denmark mencatatkan surplus anggaran negara serta angka pengangguran yang rendah. Meski demikian, konsumsi domestik (domestic consumption) yang tinggi mendorong terjadinya overheating, ditandai dengan kenaikan harga yang tidak masuk akal pada sektor properti.
Ketika krisis ekonomi 2008 terjadi, Denmark justru mencatatkan penurunan angka pengangguran, meskipun tetap terkena dampak krisis (saat itu pertumbuhan ekonomi Denmark mengalami penurunan sebesar 1%). Memasuki awal 2014, pertumbuhan ekonomi Denmark berjalan relatif stabil.
Sementara berdasarkan laporan Bank Dunia, terdapat beberapa catatan yang berpotensi menghambat laju perekonomian domestik Denmark, diantaranya:
Sebagai penutup, Denmark telah mengambarkan satu hal penting bahwa demokrasi yang diiringi dengan akuntabilitas dan dapat dipercaya pemerintah, serta tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah, bisa menempatkan Denmark menjadi salah satu pola negara kesejahteraan. **
UPDATE ARTIKEL (Selasa, 9 Januari 2018):
Pada perkembangan terkini, Denmark masih berada di urutan ke-12 dalam indeks daya saing ekonomi global berdasarkan laporan terbaru WEF (World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2017-2018).
Demikian pula pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Denmark tetap berada di posisi pertama diantara 176 negara di dunia (Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016).
Sementara dalam hal fasilitas mendirikan dan menjalankan perjuangan (termasuk kanal pada institusi finansial serta hukum terkait perijinan usaha, pajak, dan lain-lain), Denmark juga stabil di urutan ke-3 dibawah Selandia Baru dan Singapura (World Bank. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs).
Capaian-capaian diatas memperlihatkan stabilitas tata kelola pemerintahan sekaligus efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Denmark.
The International Monetary Fund (IMF) dalam laporannya mencatat perolehan GDP Denmark pada 2016 mencapai US$ 306.7 miliar. Dengan jumlah populasi penduduk yang meningkat menjadi 5.7 juta jiwa, maka besaran GDP per kapita Denmark di 2016 kurang-lebih berada dikisaran US$ 53.74 ribu (IMF. World Economic Outlook, April 2017).
Disisi lain, OECD mengungkap jikalau pertumbuhan ekonomi Denmark akan mengalami penurunan dari 2.2% pada 2017 menjadi 2.0% di 2018. Adapun faktor yang menyumbang penurunan diperkirakan berasal dari sisi ekspor. Sedangkan pertumbuhan ekonomi banyak didukung dari peningkatan konsumsi domestik, perbaikan upah tenaga kerja, tingkat inflasi yang relatif stabil di kisaran 2%, serta dukungan investasi dari sektor swasta.
Selain itu angka pengangguran juga diproyeksikan mengalami penurunan dari 5.6% di 2017 menjadi 5.5% pada 2018 (www.oecd.org. Denmark – Economic forecast summary, November 2017).
Perkembangan teknologi juga menjadi alasan bagi Denmark untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan dalam teknologi digital dan otomatisasi (automation). Studi menyatakan bahwa dampak otomatisasi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Denmark sebesar 0.8-1.4% per tahun sampai 2065. Oleh alasannya itu, pemerintah Denmark rutin menggenjot investasi, terutama di area infrastruktur digital melalui penemuan dan penelitian.
Teknologi modern ibarat pesawat tanpa awak (drone), kendaraan otomatis (automatic vehicles), serta pemanfaatan artificial intelligence dan robotic machines diperkirakan menjadi faktor penting untuk meningkatkan perekonomian Denmark ke depan.
Namun demikian, kemajuan teknologi juga menuntut pemerintah mengubah orientasi serta sistem pendidikan menuju pada peningkatan kemampuan yang mendukung penerapan teknologi, diantaranya keterampilan computer programming, information technology (IT), dan sebagainya (McKinsey & Co. A Future That Works, the impact of automation in Denmark, April 2017).
Pemerintah Denmark juga mempersiapkan beberapa prioritas pembangunan pada 2018, beberapa diantaranya tersebut dibawah ini.
Sebagai wujud partisipasi dalam rangka memelihara kerjasama dan pembangunan global, Denmark menyediakan dana tak kurang dari DKK 15.87 miliar atau setara 0.7% Gross National Income. Angka Ini sesuai akad bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyisihkan pendapatan sebesar 0.7% GNI untuk proteksi pembangunan internasional.
Untuk dana kemanusiaan dunia, alokasi sebesar DKK 2.50 miliar disediakan antara lain untuk membantu pengungsi di wilayah konflik ibarat Libanon, Yordania, dan Irak; serta mengupayakan stabilitas situasi di beberapa daerah rentan konflik, ibarat Iran, Suriah, dan tempat Afrika.
Selanjutnya, dana sebesar DKK 60 juta digelontorkan untuk pengembangan penemuan dan promosi kewirausahaan, dengan fokus pada pemberdayaan wanita (woman empowerment) dan pemanfaatan teknologi digital. Sementara dalam upaya kerjasama internasional, pemerintah Denmark mengucurkan dana tak kurang dari DKK 225 juta untuk kerjasama penelitian (research cooperation) dan DKK 45 juta untuk kerjasama komunitas (fellowships).
Pemerintah juga menargetkan perlawanan terhadap kejahatan di bidang perpajakan melalui penguatan institusi pajak dan kerjasama dengan institusi pajak negara lain. Adapun anggaran yang disediakan untuk tujuan tersebut mencapai DKK 35 juta.
Di sektor perdagangan, pemerintah Denmark mempersiapkan DKK 50 juta dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas pasar domestik, serta kanal yang terintegrasi pada pasar global.
Sementara untuk menghadapi bahaya perubahan iklim dan pemanasan global, pemerintah mengalokasikan dana DKK 350 juta sebagai upaya proteksi terhadap sumberdaya air higienis dan energi.
Yang tak kalah penting, terkait dengan proteksi terhadap kesehatan reproduksi, hak-hak wanita serta dewasa putri, pemerintah Denmark mengeluarkan dana tak kurang dari DKK 160 juta untuk mewujudkan aktivitas tersebut.
Terakhir, dalam upaya pemberantasan HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria, pemerintah menganggarkan DKK 150 juta; belum termasuk proteksi internasional melalui UNFPA (United Nations Population Fund), yang jikalau dihitung secara keseluruhan mencapai DKK 700 juta (Ministry of Foreign Affairs of Denmark. the Government’s Priorities for Danish Development Cooperation 2018, August 2017).
Demikian perkembangan perekonomian Denmark sampai ketika ini. ***
ARTIKEL TERKAIT :
Perekonomian Selandia Baru: Good Governance, Partisipasi Publik, dan The Lord of The Rings
Ketika Sistem Perekonomian Tertutup Menjadi Pilihan: tinjauan ekonomi Korea Utara
Perekonomian Korea Selatan: antara data dan realita
Mencermati Perkembangan Kekuatan Ekonomi China Sumber http://www.ajarekonomi.com
Seperti halnya Inggris, Denmark merupakan sebuah kerajaan (constitutional monarchy) yang dipimpin oleh seorang ratu, dengan pemerintahan dibawah kendali seorang perdana menteri.
Secara umum, Denmark membangun negara berdasarkan tiga pondasi utama, yakni demokrasi, tugas aktif masyarakat, serta hubungan sosial yang terpelihara dengan baik.
Menurut data the World Bank, Denmark termasuk dalam kategori negara berpenghasilan tinggi (high-income country), dengan angka GDP (Gross Domestic Product) sebesar US$ 342.4 miliar di 2014. Adapun total populasi penduduk Denmark pada 2014 sebanyak 5.64 juta jiwa. Sementara rata-rata usia keinginan hidup penduduk negara itu mencapai 81 tahun (www.worldbank.org).
Lebih lanjut, sektor pariwisata Denmark menyumbang pendapatan nasional tak kurang dari DKK 91.9 miliar (setara US$ 14.05 miliar, dengan perkiraan US$ 1 = DKK 6.54) pada 2014 dan membuat lebih dari 111,460 peluang kerja (www.visitdenmark.dk. Tourism in Denmark 2015).
Sementara dari indeks daya saing ekonomi global, Denmark menduduki peringkat tiga besar berdasarkan laporan WEF (World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 206-2017).
Yang juga tak kalah mentereng yaitu prestasi Denmark di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang menempatkannya di urutan pertama dari 168 negara dalam tindak pencegahan dan pemberantasan korupsi (Transparency International. Corruption Perceptions Index 2015).
Adapun alasan yang membuat Denmark menjadi tolok ukur keberhasilan negara dari sudut pandang sosial-ekonomi antara lain:
- Distribusi pendapatan yang cenderung merata, dengan kesetaraan gender (gender equality) di pasar tenaga kerja yang relatif seimbang.
- Pengelolaan dana pajak yang sempurna sasaran, baik untuk layanan di bidang pendidikan, perawatan bawah umur (child care) dan orang renta (elderly care), serta pelayanan kesehatan masyarakat.
- Perbedaan yang relatif kecil terkait standar hidup di setiap wilayah negara. Ini mengindikasikan pembangunan daerah (regional development) yang berjalan secara merata.
- Sistem perpajakan yang memperlihatkan rasa keadilan, dimana tarif tinggi diterapkan pada pajak pendapatan dari perjuangan eksklusif serta pajak konsumsi, sedangkan untuk kalangan pegawai menanggung beban tarif pajak yang relatif terjangkau.
- Sektor publik yang manusiawi, bersahabat, serta higienis dari praktik-praktik korupsi.
Sedangkan keunggulan Denmark dalam pelayanan publik diantaranya:
- Pelayanan pendidikan yang relatif tanpa biaya; bahkan biaya untuk pendidikan di institusi swasta sebagian besar ditanggung pemerintah, sehingga memperlihatkan banyak pilihan bagi warga negara untuk memilih jalur pendidikan.
- Pelayanan perawatan anak (child care) relatif terjangkau, sehingga tidak membebani kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya tidak mengherankan bila anak usia 2-5 tahun memperoleh perawatan yang baik, selagi orangtua mereka bekerja.
- Pelayanan bagi orang renta (elderly citizen) melalui investigasi secara terpola dan proteksi medis tidak dipungut biaya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi orangtua yang sudah tidak sanggup mengurus dirinya sendiri.
- Layanan kunjungan dokter kepada pasien tidak dikenakan biaya. Hal ini sebagai wujud pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
Selain itu, salah satu studi juga menempatkan Denmark di peringkat pertama terkait dengan upaya pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan, dan penguatan institusi sosial.
Studi mengungkap bahwa Denmark menjadi negara terbaik dalam hal kebijakan menyangkut lingkungan, yakni melalui pencapaian standar lingkungan yang sesuai dengan standar resmi Uni Eropa dan the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC).
Disamping itu, Denmark berada di 10 besar negara-negara anggota OECD (the Organisation for Economic Co-operation and Development) yang bisa mendayagunakan energi terbarukan (renewable energy), sehingga disebut sebagai negara ramah lingkungan (environmental-friendly nation). Denmark juga menjadi negara dengan konsumsi air yang relatif kecil jikalau dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya.
Prestasi lain yaitu keberhasilan Denmark menurunkan emisi karbon dioksida sampai 20% semenjak 1990’an. Bahkan berdasarkan laporan Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2013, Denmark merupakan negara yang paling ramah cuaca (the most climate-friendly). Pemerintah Denmark sendiri mencanangkan kampanye tanpa konsumsi sumber energi tak terbarukan (unrenewable energy), ibarat minyak bumi dan kerikil bara, pada 2050.
Dalam kaitan dengan demokrasi, kebebasan beropini dan kanal ke media merupakan salah satu kekuatan utama Denmark, dimana media massa berkembang pesat tanpa hambatan-hambatan dari peraturan yang ada (Laursen, F, Andersen, T, and Detlef Jahn. 2015 Denmark Report, the Sustainable Governance Indicators 2015 Project, 2015).
Sistem perekonomian modern Denmark dimulai semenjak awal periode ke-20, terutama ketika depresi ekonomi (great depression) melanda wilayah Amerika dan Eropa di era 1930'an. Kala itu pemerintah Denmark mengambil kebijakan dengan menanamkan modal ke pasar untuk menggerakkan perekonomian, sehingga sektor riil tetap tumbuh pada ketika krisis.
Pada periode 1960’an-1990’an terjadi pergeseran orientasi ekonomi, dari yang semula menitikberatkan pada pertanian tradisional berkembang ke industrialisasi dengan pembangunan teknologi sebagai pilar utamanya.
Sebelum krisis ekonomi 2008 terjadi, Denmark mencatatkan surplus anggaran negara serta angka pengangguran yang rendah. Meski demikian, konsumsi domestik (domestic consumption) yang tinggi mendorong terjadinya overheating, ditandai dengan kenaikan harga yang tidak masuk akal pada sektor properti.
Ketika krisis ekonomi 2008 terjadi, Denmark justru mencatatkan penurunan angka pengangguran, meskipun tetap terkena dampak krisis (saat itu pertumbuhan ekonomi Denmark mengalami penurunan sebesar 1%). Memasuki awal 2014, pertumbuhan ekonomi Denmark berjalan relatif stabil.
Sementara berdasarkan laporan Bank Dunia, terdapat beberapa catatan yang berpotensi menghambat laju perekonomian domestik Denmark, diantaranya:
- kemampuan pemerintah mengatasi krisis ekonomi akan sangat penting untuk memastikan hal tersebut tidak berdampak dalam jangka panjang, mengingat masih adanya perlambatan perekonomian global.
- penurunan produktivitas sektor swasta, serta peningkatan anggaran pemerintah (terutama di sektor pendidikan) yang jadinya tidak mencapai sasaran.
- meskipun distribusi pendapatan dikatakan seimbang, namun secara konstan terus mengalami penurunan, terutama akhir banyaknya imigran yang tiba ke negara tersebut; dalam hal ini terjadi gap antara kemampuan yang dimiliki para imigran dengan kebutuhan pasar tenaga kerja domestik.
- isu mengenai anggaran publik terkait dengan layanan kesehatan dan layanan umum lain yang masih harus diperhatikan efektivitas dan efisiensinya.
- beberapa kebijakan pemerintah terkait kerjasama politik internasional terkadang tidak disambut positif oleh masyarakat.
Sebagai penutup, Denmark telah mengambarkan satu hal penting bahwa demokrasi yang diiringi dengan akuntabilitas dan dapat dipercaya pemerintah, serta tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah, bisa menempatkan Denmark menjadi salah satu pola negara kesejahteraan. **
UPDATE ARTIKEL (Selasa, 9 Januari 2018):
Pada perkembangan terkini, Denmark masih berada di urutan ke-12 dalam indeks daya saing ekonomi global berdasarkan laporan terbaru WEF (World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2017-2018).
Demikian pula pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Denmark tetap berada di posisi pertama diantara 176 negara di dunia (Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016).
Sementara dalam hal fasilitas mendirikan dan menjalankan perjuangan (termasuk kanal pada institusi finansial serta hukum terkait perijinan usaha, pajak, dan lain-lain), Denmark juga stabil di urutan ke-3 dibawah Selandia Baru dan Singapura (World Bank. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs).
Capaian-capaian diatas memperlihatkan stabilitas tata kelola pemerintahan sekaligus efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah Denmark.
The International Monetary Fund (IMF) dalam laporannya mencatat perolehan GDP Denmark pada 2016 mencapai US$ 306.7 miliar. Dengan jumlah populasi penduduk yang meningkat menjadi 5.7 juta jiwa, maka besaran GDP per kapita Denmark di 2016 kurang-lebih berada dikisaran US$ 53.74 ribu (IMF. World Economic Outlook, April 2017).
Disisi lain, OECD mengungkap jikalau pertumbuhan ekonomi Denmark akan mengalami penurunan dari 2.2% pada 2017 menjadi 2.0% di 2018. Adapun faktor yang menyumbang penurunan diperkirakan berasal dari sisi ekspor. Sedangkan pertumbuhan ekonomi banyak didukung dari peningkatan konsumsi domestik, perbaikan upah tenaga kerja, tingkat inflasi yang relatif stabil di kisaran 2%, serta dukungan investasi dari sektor swasta.
Selain itu angka pengangguran juga diproyeksikan mengalami penurunan dari 5.6% di 2017 menjadi 5.5% pada 2018 (www.oecd.org. Denmark – Economic forecast summary, November 2017).
Perkembangan teknologi juga menjadi alasan bagi Denmark untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan dalam teknologi digital dan otomatisasi (automation). Studi menyatakan bahwa dampak otomatisasi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Denmark sebesar 0.8-1.4% per tahun sampai 2065. Oleh alasannya itu, pemerintah Denmark rutin menggenjot investasi, terutama di area infrastruktur digital melalui penemuan dan penelitian.
Teknologi modern ibarat pesawat tanpa awak (drone), kendaraan otomatis (automatic vehicles), serta pemanfaatan artificial intelligence dan robotic machines diperkirakan menjadi faktor penting untuk meningkatkan perekonomian Denmark ke depan.
Namun demikian, kemajuan teknologi juga menuntut pemerintah mengubah orientasi serta sistem pendidikan menuju pada peningkatan kemampuan yang mendukung penerapan teknologi, diantaranya keterampilan computer programming, information technology (IT), dan sebagainya (McKinsey & Co. A Future That Works, the impact of automation in Denmark, April 2017).
Pemerintah Denmark juga mempersiapkan beberapa prioritas pembangunan pada 2018, beberapa diantaranya tersebut dibawah ini.
Sebagai wujud partisipasi dalam rangka memelihara kerjasama dan pembangunan global, Denmark menyediakan dana tak kurang dari DKK 15.87 miliar atau setara 0.7% Gross National Income. Angka Ini sesuai akad bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyisihkan pendapatan sebesar 0.7% GNI untuk proteksi pembangunan internasional.
Untuk dana kemanusiaan dunia, alokasi sebesar DKK 2.50 miliar disediakan antara lain untuk membantu pengungsi di wilayah konflik ibarat Libanon, Yordania, dan Irak; serta mengupayakan stabilitas situasi di beberapa daerah rentan konflik, ibarat Iran, Suriah, dan tempat Afrika.
Selanjutnya, dana sebesar DKK 60 juta digelontorkan untuk pengembangan penemuan dan promosi kewirausahaan, dengan fokus pada pemberdayaan wanita (woman empowerment) dan pemanfaatan teknologi digital. Sementara dalam upaya kerjasama internasional, pemerintah Denmark mengucurkan dana tak kurang dari DKK 225 juta untuk kerjasama penelitian (research cooperation) dan DKK 45 juta untuk kerjasama komunitas (fellowships).
Pemerintah juga menargetkan perlawanan terhadap kejahatan di bidang perpajakan melalui penguatan institusi pajak dan kerjasama dengan institusi pajak negara lain. Adapun anggaran yang disediakan untuk tujuan tersebut mencapai DKK 35 juta.
Di sektor perdagangan, pemerintah Denmark mempersiapkan DKK 50 juta dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas pasar domestik, serta kanal yang terintegrasi pada pasar global.
Sementara untuk menghadapi bahaya perubahan iklim dan pemanasan global, pemerintah mengalokasikan dana DKK 350 juta sebagai upaya proteksi terhadap sumberdaya air higienis dan energi.
Yang tak kalah penting, terkait dengan proteksi terhadap kesehatan reproduksi, hak-hak wanita serta dewasa putri, pemerintah Denmark mengeluarkan dana tak kurang dari DKK 160 juta untuk mewujudkan aktivitas tersebut.
Terakhir, dalam upaya pemberantasan HIV/AIDS, tuberkulosis, dan malaria, pemerintah menganggarkan DKK 150 juta; belum termasuk proteksi internasional melalui UNFPA (United Nations Population Fund), yang jikalau dihitung secara keseluruhan mencapai DKK 700 juta (Ministry of Foreign Affairs of Denmark. the Government’s Priorities for Danish Development Cooperation 2018, August 2017).
Demikian perkembangan perekonomian Denmark sampai ketika ini. ***
ARTIKEL TERKAIT :
Perekonomian Selandia Baru: Good Governance, Partisipasi Publik, dan The Lord of The Rings
Ketika Sistem Perekonomian Tertutup Menjadi Pilihan: tinjauan ekonomi Korea Utara
Perekonomian Korea Selatan: antara data dan realita
Mencermati Perkembangan Kekuatan Ekonomi China Sumber http://www.ajarekonomi.com
0 Response to "Meneropong Denmark, Negara Kaya Yang Miskin Korupsi"
Posting Komentar