Student Government Uin Syahid Jkt
ALTERNATIF KONSEP STUDENT GOVERNMENT
Sebuah Telaah Kritis Pasca PEMIRA 2007
Sistem pemerintahan dalam tataran mahasiswa mungkin sering salah diartikan. Menyamakan konsep pemerintahan student government dengan konsep pemerintahan di Indonesia yaitu salah kaprah. Pertama, ketidaksamaan konsep demokrasi, dalam Student Government (SG) tidak adanya forum yudikatif sebagai pengimbang fungsi-fungsi direktur & legislatif. Kedua, belum dewasanya proses perpolitikan di dalam SG. Hal ini sanggup dilihat, masih adanya interfensi organ pendiri partai & sistem koalisi antar partai yang masih amburadul, serta infrastruktur internal yang kurang mendukung terhadap optimalisasi SG, bahu-membahu masih banyak hal yang harus dikaji ulang.
Ketiga, tumpang tindihnya distribusi kader, kader organisasi external, partai politik kampus, forum direktur dan forum legislatif. Jika hal ini masih dibiarkan dan tidaj dihiraukan, masa depan sebuah demokrasi yang kita inginkan tidak akan terwujud, alasannya yaitu yang terjadi yaitu apatisme dan penurunan partisipasi terhadap organisasi, partai politik, dan institusi SG. Belum lagi, administrasi konflik yang diperparah dengan metode premanisme & intimidasi. Memang konflik niscaya ada di dalam sebuah organisasi besar ibarat negara atau SG, tapi bagaimana atau yang mana model administrasi konflik yang kita pilih.
Sebuah teori yang cantik belum tentu cantik diterapkan dalam sebuah komunitas, lantaran terkadang teori-teori itu tidak sesuai dengan kondisi sosial yang sedang berkembang. Maka diharapkan sebuah solusi yang cerdas, dengan kata lain sebuah solusi yang membutuhkan anutan besar guna mengakomodir seluruh kepentingan-kepentingan yang diinginkan oleh rakyat (mahasiswa). Solusi yang bagaimanakah yang kita inginkan?
Apakah selamanya SG akan dibiarkan ibarat ini selamanya, atau menciptakan sebuah perubahan yang fundamental bukan sebuah perkembangan yang justru akan memperbesar wilayah konflik yang telah ada. Sebelum mengarah lebih jauh seharusnya partai politik yang ada segera berbenah di wilayah internal partai masing-masing terlebih dahulu. Khususnya, prosess kaderisasi partai diperjelas dan prosess seleksi calon yang diusung harus jelas, serta sanggup memanage dimana wilayah organ pendiri partai bergerak dan partai itu sendiri bergerak, harus ada job discription yang jelas. Mungkin hal ini terlihat sepele dan praktis untuk dibicarakan, akan tetapi bila dibenturkan pada wilayah bahu-membahu akan terjadi tarik ulur yang signifikan, khususnya partai-partai yang besar.
Proses politik di Indonesia juga mengalami hal demikian, kenapa tarik ulur wacana legalitas calon independent usang dan berbelit-belit. Kalau dilihat dari perkembangan politik di Indonesia pasca PEMILU 2004, mulai dari uji coba penerapan DPD belum selesai, dibenturkan lagi dengan proses OTDA yang masih rawan konflik, khususnya PILKADA di beberapa daerah. Kemudian orang yang tidak mau ambil pusing lari ke calon independent. Padahal disetiap propinsi sudah ada DPD yang mewakili kepentingan tempat dan rakyat di wilayah propinsi. belum lagi kisruh di forum lebgislatifnya, MA, KY, MK & akhir-akhir ini bentrok dengan BPK.
Kalau kita mau berguru dari proses politik di Indonesia, pada pada dasarnya jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan (natijah) & tindakan dalam memenuhi kepentingan golongan atau individu.
Bersambung...
0 Response to "Student Government Uin Syahid Jkt"
Posting Komentar