✔ Asuransi Dan Jaminan Social Dalam Islam

ASURANSI DAN JAMINAN SOCIAL DALAM ISLAM

Pengertian Asuransi Dalam Islam

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain takaful (bahasa Arab), ta’min (bahasa Arab) dan Islamic insurance (bahasa Inggris). Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar kafala-yakfulu-takafala-yatakafalu-takaful yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata takaful tidak dijumpai dalam Al-Qur’an, namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful, menyerupai contohnya dalam QS. Thaha (20): 40 “… hal adullukum ‘ala man yakfuluhu…”. Yang artinya ”… bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya (menanggungnya)?…”

Landasan Filosofis Asuransi Syari’ah

a.    Dasar Hukum:

1)   Al-Qur’an: Surat Al-Baqarah, ayat 188; Surat Al-Hasyr, ayat 18; Surat An Nissa’ ayat 9; Surat Yusuf, ayat 43-49

2)   Ijtihad: Fatwa Sahabat; Praktik sobat berkenaan dengan pembayaran eksekusi (ganti-rugi) pernah dilakukan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab.

3)   Ijma’: Para sobat telah melaksanakan kesepakatan dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Unmar bin Khattab. Adanya ijma’ atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sobat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah yaitu iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak pria (ashabah) dari sipembunuh.

b.    Prinsip Asuransi Syari’ah

1)   Prinsip Tauhid: Artinya bahwa niatan dasar dikala berasuransi syari’ah haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah SWT

2)   Prinsip Keadilan: Artinya bahwa asuransi syari’ah harus benar-benar bersikap adil. Asuransi syari’ah dihentikan mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.

3)   Prinsip Tolong Menolong:  pada hekekatnya, konsep asuransi syari’ah didasarkan pada prinsip ini. Dimana sesama penerima bertabarru’ atau berderma untuk kepentingan nasabah lainnya yang tertimpa musibah.

4)   Prinsip Kerjasama: Antara nasabah dengan perusahaan asuransi syari’ah terjalin kerjasama, tergantung dari janji apa yang digunakannya.

5)   Prinsip Amanah: Karena pada hakekatnya kehidupan ini yaitu amanah yang kelak harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Perusahaan dituntut untuk amanah dalam mengelola dana premi. Demikian juga nasabah, perlu amanah dalam aspek resiko yang menimpanya.

6)   Prinsip Saling Ridha (‘An Taradhin): Dalam transaksi apapun,  aspek an taradhin atau saling meridhai harus selalu menyertai. 

7)   Prinsip Menghindari Riba: Riba merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi. Karena riba merupakan sebatil-batilnya transaksi muamalah.

8)   Prinsip Menghindari Gharar: Gharar yaitu ketidakjelasan. Dan berbicara mengenai resiko, yaitu berbicara perihal ketidak jelasan. Karena resiko sanggup terjadi sanggup tidak.

Pada perkembangannya, jikalau mengacu pada ketiga ayat diatas maka Asuransi menuai  perbedaan pendapat dikalangan umat muslim, perbedaan tersebut diantaranya yaitu menyerupai berikut:

·         Haram.Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya temasuk asuransi jiwa Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq Abdullah al-Qalqii Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth’i

·         Boleh. Asuransi di perbolehkan. Pendapat kedau ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf Mustafa Akhmad Zarqa Muhammad Yusuf Musa dan Abd. Rakhman Isa

·         syubhat. Alasan golongan yg menyampaikan asuransi syubhat yaitu alasannya tidak ada dalil yg tegas yang menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut

Prinsip asuransi syariah yang menekankan pada semangat kebersamaan dan bahu-membahu (ta’awun). Semangat asuransi syariah menginginkan berdirinya sebuah masyarakat berdikari yang tegak di atas asas saling membantu dan saling menopang, alasannya setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain.

Pedoman Perasuransian

            Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasu­ransi syariah berpegang pada anutan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 perihal Pedoman Umum Asuransi Syariah di samping Fatwa DSN-MUI yang paling terkini yang terkait dengan janji perjanjian asuransi syariah yaitu Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 perihal Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah, Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 perihal Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah, Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 perihal Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah.

Sumber http://rionbettencourtz.blogspot.com

Share this post