Sistem Tanam Paksa: Latar Belakang, Tujuan, Ketentuan, Pelaksanaan Dan Dampaknya

Apa itu tanam paksa? Cultuurstelsel atau lazim dikenal oleh masyarakat sebagai sistem tanam paksa merupakan salah satu kebijakan yang pernah diterapkan pada masa penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap terkait dengan kebijakan tanam paksa. Mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, hukum ketentuan, pelaksanaan, penyimpangan, tokoh penentang dan dampaknya bagi Indonesia.

Kebijakan Cultuurstelsel intinya merupakan sistem akal daya. Dalam pelaksanaan tanam paksa dengan aturan-aturan yang berlaku, namun banyak dilanggar oleh pemerintah kolonial sehingga merugikan rakyat (petani), maka para sejarawan sering memakai istilah dengan menyebutnya sebagai "sistem tanam paksa".

Pelaksanaan kebijakan sistem tanam paksa tentu mempunyai tujuan tersendiri bagi pihak Belanda. Tujuan tanam paksa pada dasarnya hanya untuk mengisi kekosongan khas yang diakibatkan kerugian ketika melaksanakan peperangan di aneka macam daerah, misalnya ibarat Perang Diponegoro dan Perang Padri.

Tanam Paksa

Sistem tanam paksa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosche. Berikut ini klarifikasi terkait dengan sejarah sistem tanam paksa secara lengkap dan jelas, mencakup pengertian, latar belakang, tujuan, hukum dan ketentuan, pelaksanaan, penyimpangan, tokoh penentang dan dampak kasatmata maupun negatifnya.

Pengertian Tanam Paksa

Pengertian atau definisi tanam paksa (Cultuurstelsel) yaitu kebijakan yang mewajibkan setiap desa dan petani biar menyisihkan tanahnya sebanyak 20% untuk ditanami tumbuhan wajib yang laris di pasar ekspor internasional. Tanaman yang dimaksud misalnya ibarat tebu, kopi, teh dan tarum.

Tanaman-tanaman tersebutlah yang ketika itu sangat laris di pasar internasional, khususnya eropa. Dengan membeli tumbuhan dengan harga murah yang diatur dalam ketentuan, sehingga pemerintah kolonial Belanda menerima laba banyak dan berlimpah. 

Sebenarnya pengertian Cultuurstelse yaitu sistem akal daya, namun lantaran hukum yang mengikat dan memaksa sehingga disebut sistem tanam paksa oleh tokoh-tokoh penentangnya. Kebijakan ini juga menyengsarakan rakyat yang tidak mempunyai tanah, lantaran mereka diwajibkan bekerja selama 75 hari atau 20% jumlah total hari dalam setahun.

Latar Belakang Tanam Paksa

Apa penyebab atau latar belakang dikeluarkannya kebijakan tanam paksa? Latar belakang tanam paksa dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam dan luar. Adapun penyebab dari dalam mencakup :

• Pertama, pemasukan khas Hindia Belanda semakin menipis, khususnya dalam bentuk uang. Hal ini lantaran pemerintah kolonial hanya mengandalkan tumbuhan kopi sebagai komoditas utama yang diekspor.
• Kedua, kerugian akhir perang besar yang ketika itu terjadi, yaitu Perang Diponegoro dan Perang Padri. Pada perang tersebut, kerugian Belanda ditaksir mencapai puluhan juta gulden. Kedua perang ini benar-benar sangat susah ditaklukkan oleh Belanda sehingga menambah pengeluaran khas.
• Ketiga, latar belakang tanam paksa selanjutnya yaitu kegagalan Belanda dalam menerapkan pedoman liberal di Indonesia.

Selengkapnya : Latar Belakang Sistem Tanam Paksa

Tujuan Tanam Paksa

Seperti yang sudah disinggung diatas, tujuan tanam paksa yaitu untuk mengisi kekosongan khas Belanda. Selain itu, adanya tanam paksa menciptakan negeri Belanda makmur dan sejahtera. Keberhasilan kebijakan ini kemudian menjadikan penggagasnya yakni Van den Bosch mendapatkan gelas Graff oleh raja Belanda pada ketika itu.

Kebijakan tanam paksa jauh lebih keras dan kejam apabila dibandingkan dengan praktek monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC (kongsi dagang Belanda). Oleh lantaran itu, masa-masa tanam paksa sanggup dibilang era paling eksploitatif kolonialisme yang dilakukan oleh pemerintah Belanda di Indonesia.

Ketentuan Tanam Paksa

Aturan atau ketentuan kebijakan sistem tanam paksa dirasa sangat merugikan petani di desa-desa. Ketentuan yang diterapkan mengikat, jadi harus dilaksanakan oleh masyarakat, baik yang mempunyai tanah maupun yang tidak. Dikutip dari wikipedia, terdapat 8 hukum tanam paksa yang wajib dilaksanakan. Adapun isi dari ketentuan tanam paksa yaitu sebagai berikut :

1. Setiap rakyat Indonesia wajib menyediakan tanah untuk pertanian sebanyak 1/5 dari total luas tanah atau tidak melebihi 20%. Tanah tersebut dipakai untuk ditanami jenis tumbuhan komoditas yang sudah ditentukan.
2. Tanah yang disediakan untuk akal daya bebas dari pajak, lantaran hasil dari tumbuhan yang sudah ditentukan dianggap sebagai sewa untuk pembayaran pajak.
3. Bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian maka wajib bekerja selama kurang lebih 1/5 hari dalam setahun di pabrik atau perkebunan miliki pemerintah Belanda. 
4. Batas waktu tumbuhan wajib hingga masa panen yaitu selama 3 bulan atau tidak melebihi waktu tumbuhan padi.

Aturan dan ketentuan sistem tanam paksa lainnya sanggup baca disini : 8 Ketentuan Sistem Tanam Paksa [Lengkap]

Pelaksanaan Tanam Paksa

Lalu bagaimana dengan pelaksanaan tanam paksa? Kebijakan tanam paksa dimulai pada tahun 1830. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa lebih kejam dari kebijakan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Kenapa demikian? 

Pada masa-masa penjajahan VOC, para petani diwajibkan menjual hasil pertanian kepada pihak kongsi dagang Belanda dengan harga yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Maka sanggup disimpulkan VOC melaksanakan praktek monopoli perdagangan.

Sementara itu, pada masa tanam paksa petani diwajibkan menanam tumbuhan komoditas tertentu dan sekaligus menjual hasil pertanian tersebut kepada pihak Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan juga oleh pemerintah.

Maka dengan klarifikasi tersebut sanggup kita analisis bahwa pelaksanaan tanam paksa sangat merugikan petani-petani Indonesia ketika itu. Selain merugi, dampak yang ditimbulkan juga sangat banyak. Salah satu pola dampak tanam paksa yaitu banyaknya orang-orang yang kelaparan.

Kenapa banyak yang kelaparan? hal ini lantaran produktivitas pertanian di bidang komoditas pangan menurun drastis, misalnya padi. Turunnya hasil pertanian padi dikarenakan kebijakan tanam paksa dengan hukum 20% tumbuhan harus wajib ditanamai komoditas lain. Selain itu, dalam pelaksanaannya banyak praktek penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyimpangan Tanam Paksa

Dalam pelaksanaannya, kebijakan tanam paksa diawasi oleh para bupati yang ditugaskan sebagai pengawas atau mandor. Namun demikian, tetap terjadi penyimpangan terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan.

Penyimpangan tanam paksa bukan berarti para petani yang melaksanakan pelanggaran, tetapi pelaksanaannya terlalu memberatkan petani dan beberapa ketentuan tanam paksa dilanggar oleh pemerintah Belanda. Berikut ini beberapa penyimpangannya, mencakup :

1. Tanah yang diwajibkan untuk menanam tumbuhan komoditas tertentu melebihi 1/5 dari total luas tanah pertanian.
2. Petani tetap dikenakan pajak tanah, walaupun sudah menanam tumbuhan wajib yang ditentukan.
3. Dalam pelaksanaannya, jikalau terjadi gagal panen bukan tanggung jawab pemerintah Hindia Belanda melainkan petani.
4. Kelebihan hasil pertanian tidak dikembalikan kepada petani.

Akibat penyimpangan sistem tanam paksa yang sudah disebutkan tersebut, maka banyak tokoh yang menentang kebijakan tanam paksa. Tokoh-tokoh yang dimaksud kebanyakan malah dari Belanda, dan beberapa diantaranya dari Indonesia sendiri.

Tokoh Penentang Tanam Paksa

Kebijakan tanam paksa yang sangat menguntungkan pihak Belanda ini menuai banyak protes. Hal ini lantaran dianggap hanya memberi untuk bagi perekonomian Belanda sementara petani Indonesia tetap dirugikan. Maka dari itu banyak tokoh yang menentang kebijakan tanam paksa. 

Tokoh penentang tanam paksa kebanyakan berasal dari golongan liberal dan golongan pendeta. Akibat banyaknya kritik, maka kebijakan tanam paksa diberhentikan pada tahun 1870. Pemerintah Belanda kemudian mengeluarkan kebijakan Politik Etis atau politik balas budi.

Beberapa tokoh penentang tanam paksa misalnya ibarat Van De Venter, Frans Van De Pute dan Baron Van Hovel. Salah satu dari tiga tokoh tersebut yakni Van de Venter merupakan pelopor pandangan gres politik etis, pemikirannya ini terkenal dengan sebutan Trilogy Van De Venter, isinya mencakup irigasi, edukasi dan emigrasi.

Tokoh lain yang menentang kebijakan tanam paksa dan bentuk-bentuk protesnya sanggup kalian baca disini : 7 Tokoh Penentang Sistem Tanam Paksa

Dampak Tanam Paksa

Dampak tanam paksa bagi Indonesia tentu sangat merugikan bagi petani dan pemilik tanah maupun yang tidak mempunyai tanah. Sebaliknya, dampak tanam paksa bagi Belanda hanya menguntungkan dan memakmurkan negeri Belanda.

Adapun dampak sistem tanam paksa dibagi menjadi beberapa bidang, yakni dalam bidang pertanian, sosial, dan ekonomi setra dikelompokkan menjadi dampak kasatmata dan negatif. Berikut ini dampak pelaksanaan tanam paksa dari ketiga bidang tersebut, antara lain :

1. Dampak Bidang Ekonomi

Dibidang ekonomi, kebijakan tanam paksa mengharuskan rakyat untuk menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami tumbuhan wajib. Sewa menyewa tanah ini dilakukan secara paksa, sehingga menciptakan petani rugi.

Sementara itu, hasil pertanian tumbuhan ekspor bertambah namun hasil dari produksi tumbuhan tidak menguntungkan petani lantaran untuk keperluan membayar sewa tanah. Selain itu, adanya tanam paksa menciptakan perkebunan-perkebunan swasta tergiur untuk ikut menguasai pertanian di Indonesia.

2. Dampak di Bidang Pertanian

Tanaman ekspor yang semula tidak terkenal kemudian banyak ditanami oleh petani. Jenis tumbuhan ini disebut dengan komoditi pendatang, misalnya ibarat tebu, teh dan kopi. Tanaman jenis ini sebelumnya hanya ditanam untuk kepentingan keindahan taman saja.

Namun dengan adanya kebijakan tanam paksa menciptakan tumbuhan ini berkembang secara cepat dan luas. Namun akhir peralihan dari tumbuhan tradisional ke tumbuhan komoditas ekspor menciptakan hasil pertanian padi menurun sehingga mengakibatkan banyak kelaparan, pola kasusnya ibarat di Jawa.

3. Dampak di Bidang Sosial

Dampak tanam paksa dibidang sosial yaitu menimbulkan kurangnya wawasan untuk perkembangan kehidupan penduduk dan terjadinya keterbelakangan. Hal ini disebabkan lantaran homogenitas ekonomi dan sosial yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah.

Jika dampak atau efek kebijakan tanam paksa diatas kurang lengkap, sanggup kalian baca pembahasan analisis lebih detail disini : Dampak Positif dan Negatif Tanam Paksa Bagi Indonesia

Kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel kemudian tidak boleh sesudah menuai kritik banyak pihak dan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula pada tahun yang sama. Dengan demikian, kebijakan tanam paksa berakhir dan berlangsung selama kurang lebih 40 tahun. 

Abad ke 19 disebut dengan masa-masa tanam paksa, walaupun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan selama satu masa penuh. Hal ini lantaran dampak yang dirugikan sangat dirasakan oleh rakyat dan hanya menguntungkan Belanda.

Berakhirnya sistem tanam paksa menciptakan banyak pihak menyarankan biar Belanda melaksanakan balas akal untuk mengembalikan kekayaan yang diperoleh kepada Indonesia. Nah pada perkembangan selanjutnya, pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian mengeluarkan kebijakan Politik Etis atau politik balas budi. Lalu, bagai mana pelaksanannya?

Baca disini : Sejarah Politik Etis di Indonesia

Sumber http://sumbersejarah1.blogspot.com

Share this post