5 Latar Belakang Politik Etis Di Indonesia [Hindia Belanda]

Apa latar belakang diberlakukannya politik etis di Indonesia? Setelah sebelumnya kita membahas mengenai definisi pengertian politik etis secara lengkap dan sedetail-detailnya, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis latar belakang politik etis yang diterapkan di Indonesia atau Hindia Belanda pada masa itu. Selain itu, beberapa sub pembahasan juga akan kita uraikan mencakup isi, tokoh penggas dan dampaknya.

Sebuah kebijakan tentu mempunyai alasannya atau faktor penyebab dikeluarkannya kebijakan tersebut, demikian pula latar belakang politik etis atau sering disebut juga sebagai politik balas budi. Kebijakan politik etis dikeluarkan oleh Ratu Belanda pada tanggal 17 September 1901 dalam pidatonya ketika pembukaan Parlemen belanda. 

Menurutnya, pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan mempunyai hutang kebijaksanaan terhadap rakyat pribumi di Hindia Belanda. Dari pernyataan tersebut, kita sanggup menganalisis bahwa terdapat sebuah insiden di mana Belanda memanfaatkan rakyat pribumi untuk kepentingan Belanda. Peristiwa tersebut merupakan latar belakang diterapkannya politik etis.

Latar Belakang Politik Etis di Indonesia

Sebelum dikeluarkannya politik etis, banyak kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang sangat merugikan rakyat bumiputra (Indonesia). Kebijakan-kebijakan yang dimaksud merupakan latar belakang politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia.

Contohnya menyerupai sistem tanam paksa yang merupakan kebijakan bagi setiap rakyat yang mempunyai tanah harus mewajibkan menanam flora wajib sebanyak 1/5 dari total luas tanah sementara bagi yang tidak mempunyai tanah diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah Hindia Belanda selama 1/5 hari dari jumlah total hari dalam setahun.

Baca Juga : Dampak Tanam Paksa Bagi Indonesia

Kebijakan ini tentu sangat merugikan rakyat bumipura, baik bagi pemilik tanah maupun yang tidak mempunyai tanah. Banyak para hebat beropini bahwa tanam paksa merupakan kebijakan paling kejam dan menyengsarakan rakyat, bahkan lebih dari apa yang telah dilakukan oleh VOC kongsi dagang Belanda.

Selain tanam paksa, latar belakang politik etis juga disebabkan lantaran dikeluarkannya kebijakan politik pintu terbuka (sistem ekonomi liberal), dimana perusahaan swasta banyak yang masuk sementara Belanda bertindak sebagai pengawas. Selain itu, penindasan dan pementingan juga menjadi salah satu penyebab dikeluarkannya politik etis.

Rekomendasi Artikel : Latar Belakang Tanam Paksa di Indonesia

Namun ada juga yang beropini bahwa latar belakang politik etis disebabkan lantaran banyaknya tokoh yang menentang penjajahan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) yang dianggap sangat menyengsarakan dan merugikan rakyat, dan hanya menguntungkan Belanda.

Berikut ini kami telah merangkum 5 latar belakang politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia, mencakup :

1. Dampak dari sistem tanam paksa yang menjadikan kerugian dan penderitaan bagi rakyat Indonesia.
2. Diberlakukannya sistem ekonomi liberal masa politik pintu terbuka yang sama sekali tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat.
3. Tindakan pementingan dan penindasan yang dilakukan Belanda terhadap rakyat Indonesia.
4. Pasca tanam paksa dan politik liberal, rakyat banyak yang kehilangan tanahnya.
5. Adanya kritik dan tekanan dari kaum intelektual Belanda untuk menentang bentuk penjajahan di Hindia Belanda (Indonesia) serta melaksanakan balas kebijaksanaan atas apa yang telah didapat sehingga negeri Belanda maju dan sejahtera.

Isi Politik Etis

Setelah mengetahui latar belakang politik etis, kemudian apa saja isi gagasan balas kebijaksanaan yang dimaksud? Isi politik etis memuat tiga poin utama yakni :

1. Irigasi : pembangunan dan perbaikan sistem irigasi atau pengairan untuk pertanian rakyat.
2. Imigrasi : pemerintah Belanda mengajak penduduk untuk berimigrasi.
3. Edukasi : memperluas pendidikan yang berlangsung di Hindia Belanda.

Penggagas Politik Etis

Tokoh penggagas politik etis adalah tokoh-tokoh penentang tanam paksa di Indonesia. Buah fatwa dari isi politik etis merupakan hasil gagasan dari tokoh berjulukan Van De Venter. Beliau ialah salah satu tokoh penentang sistem tanam paksa sekaligus penggagas kebijakan politik etis (politik balas budi).

Hasil pemikirannya lah yang dituangkan dalam isi politik etis, isinya mencakup irigasi, imigrasi dan edukasi. Gagasannya populer dengan sebutan Trilogy Van De Venter.

Dampak Politik Etis

Tujuan politik etis intinya untuk mengembalikan kekayaan yang telah diambil oleh pemerintah Belanda melalui tiga gagasan yang sudah disebutkan diatas. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan politik etis banyak diselewengkan untuk kepentingan Belanda. Berikut ini beberapa efek positif dan negatif politik etis, mencakup :

Dampak Positif :

• Edukasi atau pendidikan semakin luas dirasakan oleh rakyat.
• Sehingga memunculkan tokoh intelek atau terpelajar.

Dampak Negatif :

• Sebagian besar sekolah yang didirikan ternyata hanya untuk kaum elit.
• Irigasi yang dibangun dan diperbaiki diselewengkan untuk kepentingan perkebunan milik Belanda.
• Imigrasi yang dilakukan untuk menambah pekerja di perkebunan-perkebunan milik Belanda.

Baca Juga :

1. Dampak Politik Etis di Berbagai Bidang
2. Dampak Monopoli Perdagangan
3. Latar Belakang Penjajahan Belanda

Demikian pembahasan mengenai latar belakang politik etis di Indonesia (Hindia Belanda) beserta sub bahan mencakup isi, penggagas dan beberapa efek positif dan negatifnya. Semoga bermanfaat dan mempunyai kegunaan bagi pembaca serta jangan lupa baca artikel informatif lainnya. Terimakasih.

Sumber http://sumbersejarah1.blogspot.com

Share this post