Contoh Peranan Pemerintah Sebagai Pengatur Acara Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

Negara Indonesia tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga berperan dalam bidang politik, budaya, keamanan, sosial, dan sebagainya. Di bidang ekonomi selain sebagai pelaku ekonomi juga sebagai biro ekonomi. Artinya, bahwa pemerintah bertugas mengatur, mengendalikan, serta mengadakan pengawasan jalannya roda perekonomian supaya sanggup tercapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem liberal tidak ada campur tangan di bidang perekonomian secara langsung. Dalam kenyataannya remaja ini sudah tidak ada sistem ekonomi liberal yang murni lagi.

Hal ini disebabkan hampir tidak ada  satu negaranya pun yang pemerintahannya tidak ikut campur tangan dalam perekonomiannya. Di negara-negara liberal, kiprah swastalah yang sangat dominan. Sebaliknya, di negara-negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, kiprah pemerintah di bidang perekonomian sangat dominan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah menerima doktrin dari rakyat sebagai pemegang kuasa untuk mengatur, mengendalikan serta mengawasi jalannya perekonomian. Peranan pemerintah sebagai pengatur aktivitas perekonomian di dalam tata perekonomian Indonesia, pada hakikatnya berpegang pada semangat ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. Dengan ajaran semangat tersebut, wujud kiprah pemerintah terhadap dunia perjuangan antara lain sebagai berikut.

A. Perusahaan Negara

1. Pemerintah mengatur kembali bentuk-bentuk perusahaan negara, supaya tidak mengalami kerugian dan justru bisa menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang andal. Contoh: PJKA menjadi Perumka, Perjan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian, Perum Telkom menjadi PT Telekom (Persero).
2. Pemerintah mengambil budi yang dipandang perlu supaya perusahaan negara benar-benar sanggup menjadi saka guru dalam demokrasi ekonomi.
3. Pemerintah memberi kebebasan dan menghindari campur tangan yang berlebihan dalam penyelenggaraan perusahaan negara, supaya bisa memakai alat-alat produksi milik negara secara optimal, rasional, dan tidak boros.
4. Pemerintah mengadakan pengawasan terus-menerus dan efektif dalam hal pencapaian target, menyimpang atau tidak dari fungsi utamanya, bermanfaat bagi umum atau justru sebaliknya, ada atau tidaknya penindasan terhadap tenaga kerja, dan pemanfaatan dalam penggunaan tenaga kerja.

B. Ketiga Sektor Ekonomi

1. Pemerintah membuat suasana yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, baik perjuangan negara, perjuangan swasta, maupun koperasi.
2. Pemerintah memberi pengarahan, bimbingan serta dorongan supaya perjuangan swasta dan koperasi bisa berkembang dan sanggup berdiri diatas kaki sendiri sehingga sanggup menunjang kebutuhan ekonomi.
3. Pemerintah menyebarkan dan membina ketiga sektor ekonomi, supaya tumbuh menjadi aktivitas perjuangan yang bisa menggerakkan pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, dan memperluas lapangan kerja.
4. Pemerintah mencegah penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan ekonomi pada satu kelompok atau golongan masyarakat baik dalam bentuk monopoli maupun monopsoni yang merugikan rakyat.
5. Pemerintah memperlihatkan arah pada perjuangan swasta dalam bentuk peraturan pemerintah yang memperlihatkan pembatasan perjuangan swasta, baik bidang perjuangan maupun cara berusaha, peraturan pemerintah yang mengikat supaya keadaan tertentu dilakukan oleh perjuangan swasta. Demikian juga peraturan pemerintah yang melarang supaya tindakan tertentu tidak dilakukan oleh perjuangan swasta, contohnya bidang perjuangan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Sumber http://mmustanger.blogspot.com

Share this post