Bagaimana Sejarah Perkoperasian Di Indonesia ?

Perkembangan perkoperasian di Indonesia semenjak awalnya tidak lepas dari keadaan sosial, ekonomi, dan politik negara. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia sanggup dibedakan menjadi tiga masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa sehabis kemerdekaan.

a. Masa Penjajahan Belanda

Gerakan koperasi di Indonesia pertama kali dirintis pada tahun 1986 oleh seorang patih Purwokerto berjulukan Raden Aria Wiriatmadja.
Beliau mendirikan Hulp End Spaar Bank (bank dukungan dan tabungan) di Purwokerto. Usahanya memperlihatkan dukungan kepada para pegawai negeri biar mereka terhindar dari cengkeraman para lintah darat. Usaha bank dukungan dan tabungan ini sanggup dikatakan berhasil, sehingga usahanya dikembangkan lagi oleh De Wolf van Westerrode yang mengakibatkan semacam bank kredit dengan nama Hulp Spaar En Landbaow Credit Bank. Di samping memperlihatkan dukungan kepada para pegawai negeri, juga memperlihatkan kredit kepada para petani. Perkembangan selanjutnya, Hulp Spaar en Landbaow Credit Bank menjadi Allegemeene Volks Credit Bank yang lalu dipecah menjadi Bank Rakyat Indonesia dan Pegadaian. Untuk mengenang jasanya, maka Patih Aria Wiriaatmadja dinyatakan sebagai Bapak Bank Rakyat Indonesia.

Gerakan koperasi pada masa itu belum membuktikan ciri-ciri perkoperasian. Hal itu mengingat kegiatannya lebih bersifat acara bank. Kegiatan koperasi yang bekerjsama dimulai setelah Budi Utomo mendirikan koperasi kebutuhan sehari-hari dengan diberi nama Koperasi Rumah Tangga pada tahun 1908. Pada tahun 1913 Serikat dagang Islam mendirikan Toko Koperasi. Usaha-usaha SDI namun gagal lantaran kurangnya pengalaman.

Pada tahun 1927 Dr. Sutomo menyerukan biar koperasi dijadikan sebagai wadah untuk memperjuangkan ekonomi rakyat. Sebagai hasil dari gerakan yang dianjurkan oleh Dr. Sutomo, ketika itu juga terbentuk undang-undang koperasi bagi bangsa Indonesia yang pada waktu itu diberi nama Regeling Inlandsche Cooperative Vereenegingen.

Pada tahun 1930 dibuat jawatan koperasi yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Tahun 1935 jawatan koperasi dijadikan sebagai belahan dari Departemen Perekonomian. Pada tahun 1936 dibentuklah iduk koperasi Indonesia yang pertama dengan nama Gabungan Pusat Koperasi Indonesia (GAPKI).

Kepesatan perkembangan jumlah koperasi mencapai puncaknya pada tahun 1932. Pada tahun itu di Indonesia terdapat kurang lebih 1540 koperasi liar (tidak disahkan pemerintah). Koperasi yang disahkan undang-undang koperasi (peraturan wacana perkumpulan koperasi pribumi yang tertuang dalam staatsblad 1927 Nomor 91) sebanyak 172 buah.

b. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang perkoperasian di Indonesia mengalami masa kemunduran. Jumlah koperasi masa itu lebih banyak, tetapi koperasi kehilangan fungsinya, yaitu tidak mencerminkan prinsip-prinsip perkoperasian. Pada masa penjajahan Jepang koperasi disebut kumiai dan ditujukan untuk kepentingan pemerintah Jepang. Penduduk di pedesaan diwajibkan untuk menyukseskan acara Kumiai, tetapi hak-hak mereka tidak diperhatikan.

c. Masa Indonesia Merdeka

Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 membawa imbas positif bagi perkembangan gerakan koperasi di Indonesia. Hal itu disebabkan dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat ketentuan mengenai koperasi, yaitu perekonomian disusun sebagai perjuangan bersama menurut atas asas kekeluargaan. Penjelasan pasal itu ditegaskan, bahwa bentuk perjuangan yang sempurna yaitu koperasi. Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan menurut pada asas kekeluargaan. Untuk merealisasikan acara tersebut, pemerintah tolong-menolong dengan rakyat mengadakan banyak sekali upaya guna menyebarkan gerakan koperasi di Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

1) Kongres Koperasi I diadakan di Tasikmalaya pada tanggal 11 - 14 Juli 1947 dengan keputusan:

1. memutuskan tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi;
2. mendirikan SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) yang berkedudukan di Tasikmalaya;
3. menetapkan bahwa asas koperasi di Indonesia yaitu gotong royong;
4. mengadakan pendidikan koperasi bagi masyarakat dan petugas koperasi.

2) Kongres Koperasi II diadakan di Bandung pada bulan Juli 1953 dengan keputusan:

1. mengangkat Moh. Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia;
2. mengganti Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) atas permintaan R.S. Sutia Atmadja menjadi Dewan Koperasi Indonesia;
3. koperasi merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah.

3) Kongres Koperasi III diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1956 dan Kongres Koperasi IV di Surakarta pada tahun 1958.

Perkembangan selanjutnya, koperasi digerakkan oleh pemerintah sampai jumlah koperasi di Indonesia melonjak dengan pesat. Pemerintah juga berusaha mengadakan munas (musyawarah nasional) koperasi, antara lain dilakukakan di Surabaya (MUNASKOP) II tahun 1966. Periode tahun 1960 - 1965 merupakan tahun suram bagi perkoperasian Indonesia. Hal itu disebabkan adanya campur tangan politik dalam organisasi-organisasi koperasi yang berpuncak pada bencana G 30 S/PKI. Tahun 1966 yaitu ketika untuk berusaha kembali ke asas dan sendi dasar koperasi yang sesungguhnya. Setahun lalu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 wacana pokok-pokok perkoperasian di Indonesia.

Sumber http://mmustanger.blogspot.com

Share this post