Tesis Administrasi Mutu Terpadu (Mmt) Di Sd Negeri X
(KODE : PASCSARJ-1156) : TESIS MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT) DI SD NEGERI X (PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PENDIDIKAN)
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari impian masyarakat. Laporan terbaru United Nation Development Programme (UNDP) tahun 2013 menyatakan, “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2012 menduduki peringkat 121 dari 187 negara dengan skor 0,629”. Laporan tersebut juga menyebutkan, di antara negara ASEAN, IPM Indonesia masih di bawah Malaysia yang menempati peringkat 64 dengan skor 0,769; Singapura 18 (0,895); Thailand 103 (0,690); atau Brunei Darussalam yang berada di posisi 30 (0,855). Begitu pula kalau dibandingkan IPM negara berkembang lainnya, ibarat China yang menduduki peringkat 101 dengan skor 0,699; Meksiko di 61 (0,755); Korea di 12 (0,909); Turki di 90 (0,7222); Kolumbia di 91 (0,719); dan Mesir di 112 (0,662) (Whisnu, 2013 : 1). Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dibanding dengan negara-negara ASEAN tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kualitas pendidikan di Indonesia belum juga menuju perbaikan yang signifikan. Berbagai duduk kasus pendidikan berkaitan dengan masih rendahnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan, baik mengenai kualitas pengajaran guru, kompetensi guru, output yang dihasilkan, kurikulum yang digunakan, bahkan mengenai kepemimpinan kepala sekolah masih menjadi sorotan utama. Kritik mengenai kualitas pendidikan di Indonesia banyak dikemukakan oleh para pakar pendidikan, peneliti bidang pendidikan, dan pemerhati pendidikan.
Tilaar (2006 : 5-6) mengemukakan bahwa, kemerosotan mutu pendidikan nasional tidak terletak kepada kemampuan intelegensi para siswa Indonesia, tetapi disebabkan oleh kesempatan yang tidak merata dalam memperoleh pendidikan yang baik pada belum dewasa bangsa ini. Selain itu, kualitas pembinaan para guru, kesempatan berguru yang tersedia di dalam lingkungan sekolah dan masyarakat, serta biaya-biaya yang dibutuhkan di dalam pendidikan berkualitas rupa-rupanya belum secara merata sanggup dinikmati oleh belum dewasa bangsa. Sebagaimana telah diketahui bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum (standar isi), tetapi juga oleh faktor-faktor lain ibarat : penguasaan para siswa terhadap isi yang telah digariskan di dalam kurikulum serta tersedianya sumber-sumber berguru yang memadai.
Hasairin (2008 : 10) menyatakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara di dunia tetangga dan tidak terlepas dari tanggung jawab seluruh komponen bangsa Indonesia. Komponen yang harus bertanggung jawab yakni semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam dunia pendidikan, baik guru, orang bau tanah siswa, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), maupun dewan perwakilan rakyat yang membawahi bidang pendidikan.
Umaedi (1999 : 1) juga menyebutkan bahwa mutu pendidikan selama ini kurang berhasil disebabkan seni manajemen dan pengelolaannya tidak sempurna sasaran.
Pertama, seni manajemen pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada perkiraan bahwa bilamana semua input pendidikan (penyediaan buku-buku/materi ajar, alat-alat belajar, penyediaan sarana pendidikan, training guru dan tenaga kependidikan lainnya telah dipenuhi, maka secara otomatis forum pendidikan (sekolah) akan sanggup menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata seni manajemen input-output yang diperkenalkan oleh teori education production function tidak berfungsi sepenuhnya di forum pendidikan (sekolah) melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.
Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Secara singkat sanggup dikatakan bahwa kompleksitas cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak sanggup terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.
Dalam upaya peningkatan mutu sumber daya insan melalui peningkatan mutu pendidikan, bangsa Indonesia secara nyata telah melaksanakan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk perbaikan mutu pendidikan. Kondisi nyata dari perjuangan perbaikan mutu sumber daya insan melalui peningkatan mutu pendidikan sanggup kita lihat dalam bentuk aktivitas wajib berguru 9 tahun (6 tahun pada jenjang SD dan 3 tahun pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Upaya ini lebih jauh dilakukan melalui banyak sekali cara ibarat peningkatan sarana prasarana, perbaikan kualitas tenaga kependidikan, penyempurnaan manajemen, pembaharuan kurikulum, peningkatan anggaran, dan lain-lain. Namun sampai ketika ini mutu pendidikan di Indonesia belum memperlihatkan adanya perkembangan yang signifikan.
Mutu pendidikan sendiri intinya sanggup dilihat dari aspek proses pendidikan, outcome pendidikan, dan isi atau konten pendidikan (Hamzah, 2006 : 14). Ketiganya sanggup dibedakan tetapi tidak sanggup dipisahkan. Bila proses pendidikan berkaitan dengan bagaimana pendidikan itu berlangsung dengan mengikutsertakan segenap potensi dan sumberdaya yang tersedia maka outcome pendidikan lebih mencerminkan apa yang sudah dicapai oleh proses tersebut. Proses pendidikan memilih kualitas hasil pendidikan yang akan diperoleh, sedangkan kualitas hasil pendidikan menjadi indikator dan feedback bagi perbaikan mutu pendidikan yang akan dilaksanakan selanjutnya.
Standar mutu bagi pelanggan memperlihatkan jaminan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok secara konsisten sesuai dengan mutu yang telah ditetapkan. Dalam ISO 9001 : 2001, ada delapan elemen persyaratan, yaitu fokus pelanggan, kepemimpinan, partisipasi karyawan, pendekatan proses, pendekatan sistem, perbaikan terus-menerus, pendekatan faktual dalam pengambilan keputusan dan hubungan timbal baik yang menguntungkan dengan pemasok. Di sini terlihat, filosofi fundamental standar mutu ISO yakni menekankan pencegahan daripada pengobatan, sedangkan landasan konsepnya yakni Plan, Do, Check, dan Action.
Berdasarkan konsepsi mutu dan standar mutu di atas, dalam upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu, kebutuhan akan pengelolaan atau manajemen yang mempunyai fokus terhadap mutu menjadi suatu keharusan. Manajemen Mutu Terpadu (MMT) merupakan balasan atas kebutuhan di atas. MMT merupakan proses kontinyu yang melibatkan segenap pegawai melalui organisasi dalam pemecahan duduk kasus secara kreatif untuk meningkatkan kualitas atau mutu atas output dan proses. Ada tiga karakteristik utama dalam MMT yaitu customer focus, commitment to increment improvement dan emphasis on problem solving.
Ada lima aspek yang menjadi tolok ukur penerapan MMT dalam pendidikan yaitu : fokus pelanggan internal maupun eksternal, adanya keterlibatan total, standar baku mutu lulusan, komitmen, dan perbaikan yang berkelanjutan. Usaha untuk mengimplementasikan MMT pendidikan pada sekolah-sekolah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain : kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, budaya (iklim organisasi), fokus pelanggan, metode ilmiah dan alat-alatnya, data-data yang bermakna, serta tim penyelesaian duduk kasus (Syafarudin, 2002 : 57).
Pendidikan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia. UU No. 20 tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab II Pasal 3 dijelaskan bahwa :
Tujuan diselenggarakannya pendidikan yakni untuk menyebarkan potensi penerima didik biar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.
Ini berari bahwa melalui pendidikan setiap orang akan sanggup meningkatkan pengetahuan, penguasaan nilai-nilai dan keterampilan. Mutu menjadi penting dalam rancangan pendidikan sekolah oleh lantaran output yang dipersiapkan yakni sumberdaya insan yang mempunyai kemampuan memecahkan masalah. Sekolah merupakan satuan pendidikan formal yang berfungsi sebagai organisasi jasa kemanusiaan (pembinaan potensi penerima didik) melalui banyak sekali kegiatan di sekolah sehingga akan meningkat pengetahuan, nilai-nilai kehidupan, dan keterampilan yang bermanfaat dalam hidupnya.
Studi pendahuluan di SD Negeri X memperlihatkan bahwa lebih banyak didominasi siswa berasal dari masyarakat dengan latar belakang pendidikan, dan ekonomi orangtua tergolong kelas bawah. Menurut Kepala Sekolah hal tersebut menghipnotis tingkat perhatian terhadap berguru anak kurang intensif sehingga perhatian terhadap berguru anak cenderung rendah. Mereka menyerahkan pendidikan belum dewasa mereka kepada sekolah. Berbicara mutu pendidikan bagi orangtua yakni kalau belum dewasa mereka telah lulus dan sanggup diterima di sekolah lanjutan sesuai dengan harapan. Tetapi kalau tidak sanggup diterima di sekolah yang mereka inginkan berarti sekolah tidak bermutu. Kepala sekolah menangkap peluang kepercayaan orangtua sebagai potensi yang harus dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mereka, biar sekolah tidak kehilangan pelanggan.
Upaya kepala sekolah untuk mewujudkan impian pelanggan merupakan penggalan dari kiprah dan fungsinya sebagaimana disebutkan pada pasal 12 ayat 1 PP 28 Tahun 2009 bahwa :
Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, manajemen sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
Tugas dan tanggungjawab kepala sekolah sebagaimana kutipan di atas, sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah mempunyai kiprah dan fungsi selain sebagai Manajer, seorang kepala sekolah juga sebagai Leader (Pemimpin), Educator (Pendidik), Inovator, dan Motivator. Untuk menjalankan kiprah dan fungsinya dibutuhkan suatu sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai seni manajemen perjuangan dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi atau Manajemen Mutu Terpadu. Melalui Manajemen Mutu Terpadu pada institusi pendidikan diharapkan sanggup meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “MANAJEMEN MUTU TERPADU (MMT) DI SD NEGERI X”.
0 Response to "Tesis Administrasi Mutu Terpadu (Mmt) Di Sd Negeri X"
Posting Komentar