Antara Politik, Ekonomi Dan Agama
Menarik memang bila kita tarik ke dalam sebuah pemahaman dimana dua teori ilmu pengetahuan klasik yang berkembang secara dinamis saling berkaitan satu dengan yang lain yaitu, Ilmu Politik dan Ilmu Ekonomi. Kedua disiplin ilmu ini sanggup dibedah dengan pisau identifikasi-identifikasi yang pada akhirnya nanti ada sebuah niai-nilai yang mempengaruhi, berintegrasi dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya yaitu mnggunakan pisau analisis dan teoritis.
Menurut P. Todaro, ekonomi politik membahas relasi politik dan ekonomi dengan tekanan pada tugas kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Konsep ekonomi politik gres terbentuk sehabis munculnya ajaran ekonomi dari james Stuart, Adam Smith, dan kawan-kawan, ibarat Robert malthus, Ricardo, serta J.S. Mill pada selesai era ke-18. Munculnya kaum klasik sanggup di sebut sebagai tonggak awal kelahiran ilmu ekonomi, tepatnya ilmu ekonomi politik. Di katakan demikian lantaran di masa itu, ilmu ekonomi dan politik masih bersatu dalam ekonomi politik.
Biasanya ketika berbicara atau membahas ekonomi maka ingatan akan eksklusif tertuju pada kata yang tidak lepas dari unsur produksi, komsumsi, distribusi, investasi, ekspor dan impor dan sebagainya yang tentu berbeda ketika membahas politik, istilah kata yang akan ditemukan ibarat negara, ideologi, kelompok, pemerintah dan sebagainya. Kemudian seiring dengan perkembangan dunia, kajian mengenai ekonomi politik pun semakin luas. Dengan sengaja atau tidak kedua kata yang secara empiris maupun istilah berbeda tersebut, dipadu-padankan menjadi satu kalimat "ekonomi politik". Sehingga dari kata tersebut muncul kajian gres yang berkaitan dengan aktivitas maupun keputusan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masayarakat atau rakyannya sesuai dengan tujuan dan ideologi negara yang bersangkutan.
Keterkaitan antara ekonomi dan politik telah terang dan gamblang lantaran ekonomi dan politik terutama di dunia kemodernan dan serba canggih ketika ini, kedepannya hampir tidak akan ada batasan-batasan yang kuat untuk menyekat satu dengan yang lain. Seperti sistem politik ketika ini yang sangat kuat dalam memilih teladan konsep ekonomi yang haru dilaksanakan ibarat ambil kasus RRC atau Republik Rakyat China yang secara politik jauh dari kata demokratis secara ekonomi berkebalikan dengan sistem politiknya, teramat kapitalis dan sangat mendukung pasar bebas, atau Singapura yang menganut Liberalisme dalam perekonomian namun secarra politik justru jauh berbeda dari sistem perekonomiannya. Disini penitikberatan secara teoritis juga lahir ketika ekonomi menunjukkan donasi besar bagi adanya sistem pasar pada politik dan memakai politiklah sebuah sumber daya sanggup didistribusikan dan dialokasikan dalam sebuah instrument-instrumen pemerintahan guna mewujudkan harapan tertinggi negara yang bersangkutan.
Apalagi di Negara Indonesia yang menganut system demokrasi, sebenarnya dahulu hanya ada sistem pancasila kemudian sesuai perkembangan jaman di anutlah demokrasi pancasila yang mana isi nya ialah sebuah sistem berasaskan kebebasan serta gotong royong, hingga terciptanya koperasi yagn populer dengan julukan soko guru ekonomi. Tetapi kini kaidah-kaidah dalam sistem demokrasi pancasila sudah tidak di hiraukan lagi oleh para pemimpin bangsa, banyak yang berebut jabatan hanya lantaran sebatas melaksanakan korupsi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, tambah kebijakan-kebijakan ekonomi yang di keluarkan lebih condong pada intervensi asing, ibarat investasi hingga pengelolaan sumberdaya alam kita.
Indonesia ketika ini dalam pandangan saya telah terjebak dalam sistem barat yang mana berlandas laba sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin, berbeda jauh dengan kultur budaya gotong royong kita, membantu yang lemah demi kesejahteraan bersama. Melalui diplomasi-diplomasi politik luar negeri ini lah kebijakan pemerintah banyak yang di kendalikan, tambah lagi wacana fakta yang mennunjukan sifat ketergantungan bangsa kita kepada Negara dan forum luar negeri, kesudahannya terjerat dolar dan hutang yang menggunung.
Kebijakan ekonominya sering bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan rezim. Maka, konsep pembangungan ekonomi senantiasa diubahsuaikan dengan selera dan kepentingan rezim. Dalam konteks Indonesia, pemerintah dituding dalam kebijakan ekonomi cenderung mengikuti paradigma neoliberalis. Pemerintah juga disorot tidak menjalankan jadwal prorakyat
Lembaga politik yang di bentuk oleh pemerintah dengan tujuan awal mengayomi masyarakat kini sudah berbalik arah dengan kebijakan yang mencekik, seakan mereka tak hirau dengan masyarakat nya sendiri. Mulai dari tender yang di kendalikan swasta hingga kurang berfungsinya bulog yang selama ini sebagai gudang penyetoran hasil pertanian masyarakat di gantikan dengan tengkulak yang memakai sistem simbiosis parasitisme.
Kita harus sadar bahwa kalau dalam sistem politik Negara ini tidak terjadi revolusi mental yang sebenarnya maka secara otomatis perekonomian akan hancur meninggalkan gersang di masa yang akan datang. Kita sebagai generasi muda mestilah harus bergerak membangun lantaran kita ialah agent of change bangsa yang sanggup merubah problem menjadi mahabbah.
Pembangunan yang disebut ialah modernisasi berpusat pada insan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam lewat forum pemerintah ataupun masyarakat guna mencapai kemakmuran generasi masa kini yang Dampaknya akan menerpa generasi mendatang. Culture yang sudah bobrok selama Ini harus segera diubah biar pembangunan sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang berlandaskan rakyat sebagai pemegang kedaulatan ekonomi dan membebaskan rakyat dari cengkeraman sistem ekonomi kapitalis barat.
Ada satu sistem yang ingin saya olok-olokan dan terapkan guna memperbaiki sistem politik ekonomi bangsa yang sudah amburadul (kacau), sistem ini berlandaskan pada sumber yang sangat menginspirasi saya serta menjadi prinsip pandangan yang lebih baik lagi yaitu mendasarkan ekonomi politik islam dari tiga inti disiplin ekonomi islam, sosiologi islam, dan politik islam. masing-masing dipahami melalui fiqhiqtishodi, fiqhijtima'ie dan fiqhsiyasi. Instrument politik islam merupakan mudharabah dan musyarakah, sedangkan pra-syarat ialah menghindari riba dan israf serta didisribusi zakat, dan proses interaktif, integrative dan evolusi.
Dalam integrasi disiplin ekonomi politik islam mengarah kepada sosial ekonomi pembangunan, kepentingan umum, menejemen sumber daya manusia, dan menejemen konflik. Pada akhirnya ekonomi politik islam didasarkan atas keadilan dan kesejahreraan. Adapun sistem sistem tahaluf syiasi yang mana didalamnya terdapat kesepakatan pemahaman untuk bekerja sama dan saling menunjukkan santunan untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah disepakati. Adapun definisi tahaluf syiasi yaitu metode negoisasi kerjasama bilateral dalam menghadapi problem atau konflik sehingga tujuan mereka yang terlibat sanggup dicapai asalkan tidak melangar prinsip-prinsip islam. Nah mengenai tahaluf bersama-sama sanggup lebih banyak menunjukkan laba daripada mudharatnya, hal itu dikarenakan untuk menciptkan Negara berprinsip kebenaran islam, diharapkan untuk menolak kezaliman dan menciptakan sebuh system yang sama sekali tidak berseberangan dengan Al-Quran dan Hadist di mana kedua sumber ini kalau di teladani dan terapkan saya yakin Indonesia akan menjadi macan asia kembali.
Sekian
0 Response to "Antara Politik, Ekonomi Dan Agama"
Posting Komentar